Konsumsi BBM Premium Naik 9% Dalam Tiga Bulan

Laporan dari Singapura

Konsumsi BBM Premium Naik 9% Dalam Tiga Bulan

- detikFinance
Kamis, 12 Apr 2012 15:02 WIB
Konsumsi BBM Premium Naik 9% Dalam Tiga Bulan
Singapura - Semakin banyak pemilik kendaraan beralih mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium karena mahalnya minyak dunia (ICP). Ini terbukti dengan data yang disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan.

"Premium dalam tiga bulan terakhir melonjak sekali, sekitar 9%-an," kata Karen di sela-sela pelapasan kapal fasilitas penampung dan regasifikasi LNG terapung atau Floating Storaget and Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat, di Jurong Shipyard, Singapura (12/4/2012).

Permintaan Premium yang meningkat disebabkan oleh disparitas harga yang sangat lebar dengan BBM non subsidi atau Pertamax. "Ya karena bedanya terlalu jauh dengan Pertamax," tuturnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika konsumsi energi non terbaharukan ini terus dilakukan masyarakat, maka Indonesia akan mengalami krisis 12 tahun mendatang. Ini dengan memperhitungkan cadangan minyak republik yang hanya 4,3 miliar barel.

"Kalau dalam 12 tahun mendatang, akan ada 2 hal yang memberatkan kita. Pertama 100% impor, dan subsidi mahal karena makin bengkak. Kedua kita akan kehilangan potensi penerimaan Rp 200 triliun dari minyak. Ini bakal ditambal dari mana?" ucap Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro beberapa waktu lalu.

Pada bagian lain, Karen menuturkan, ide penghematan energi yang disuarakan Presiden SBY sangat masuk akal. Hal ini juga telah ia lakukan di Pertamina.

Namun untuk berhemat, bukan cuma tugas lembaga pemerintah atau BUMN migas seperti Pertamina. Ini adalah tugas bersama. Gerakan nasional hemat energi juga harus terus digalakkan, macam Keluarga Berencana (KB) di zaman Soeharto.

"Gerakan ini bukan cuma ada di BP MIGAS atau BPH MIGAS. Tapi seluruh masyarakat Indonesia, seperti program KB. Masyarakat harus aktif. Kita sendiri sudah masuk juga (penghematan). Ini sudah ditargetkan dari korporasi," tegas Karen.

(wep/ang)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads