.webp)
Pemerintah dan DPR dipastikan bakal menaikkan harga BBM subsidi dari saat ini hanya Rp 4.500 per liter. Penolakan kenaikan harga BBM oleh Paripurna DPR tidak serius melihat kepentingan ekonomi.
Wakil Direktur ReformMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan alasannya. Dana subsidi BBM dalam APBN-P 2012 disahkan hanya Rp 137 triliun. Dengan subsidi sekitar Rp 4.000/liter untuk premium dan solar, dana Rp 137 triliun tidak akan cukup memenuhi kebutuhan subsidi 40 juta kiloliter (KL) BBM tahun ini.
"Harga BBM premium dan solar jika tidak disubsidi mencapai Rp 9.000 per liter, berarti sekarang ada subsidi Rp 4.500 per liternya. Jika dikalikan dengan kebutuhan BBM subsidi 40 juta kiloliter, maka jumlah subsidi harusnya Rp 180 triliun!" tutur Komaidi kepada detikFinance, Kamis (12/4/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena konsumsi BBM subsidi di Indonesia per bulan mencapai 3,3 juta-3,4 juta KL. Apabila dana subsidi hanya cukup sebanyak 31 juta KL, maka BBM subsidi cuma cukup untuk 9 bulan atau sampai bulan September 2012.
"Artinya September sudah habis. Jadi secara implisit, subsidi BBM Rp 137 triliun disepakati dengan asumsi harga BBM naik. Pemerintah dan DPR hanya kurang serius saja saat menolak kenaikan BBM di depan rakyat," tegas Komaidi.
Selain itu, Komaidi juga mengatakan curiga akan Pasal 7 ayat 6a UU APBN-P 2012 yang isinya:
"Dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam 6 bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN-P Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukung"
Menurut Komaidi ada kecurigaan harga minyak (ICP) saat ini dibuat agar cepat naik. "Ada dugaan dari beberapa pihak soal transparansi ICP. Dulu ICP harganya di antara minyak WTI dan Brent, tapi sekarang harganya lebih tinggi dari Brent. Ada kecurigaan itu dalam rangka memenuhi syarat pasal 7 ayat 6a," katanya.
Komaidi mengatakan, tidak tepat jika BBM harganya dinaikkan dan pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan langsung tunai (BLT). Harusnya diperuntukan untuk penguatan energi nasional seperti menggalakkan energi alternatif.
"Salah jika BBM dinaikkan karena mencegah APBN jebol. APBN itu kesepakatan DPR dan pemerintah, jadi bisa saja diatur biar tidak jebol. Harusnya kenaikan BBM dilakukan untuk mengalihkan anggaran ke pos yang lebih produktif," tukas Komaidi.
Pendapat Komaidi ini mungkin bisa meleset, jika pemerintah benar-benar melakukan pengendalian BBM bersubsidi secara efektif, yang rencananya awal Mei nanti.
(dnl/hen)
