Pembatasan BBM Masih 'Ribet' Soal Stiker Elektronik

Jakarta - Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih mempertimbangkan dua opsi soal penggunaan instrumen pembatasan BBM subsidi. BPH Migas mempertimbangkan alat yang berbasis IT dan non IT, keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda.

"Kita akan bahas kan dari dulu ada IT dan non IT. Kalau pakai IT butuh waktu mesti ada tender dan lain-lain. Kalau non IT itu bisa juga apakah dengan stiker itu masih dalam tahap pembahasan," kata Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim, Jumat (13/4/2012)

Selain itu, untuk pilihan alat yang berbasis IT memang memerlukan waktu yang lebih lama dalam bentuk smart card.

"Alat kendali itu nanti, kalau nanti yang canggih-canggih butuh waktu. Kalau non IT bisa dilakukan sambil jalan nanti akan cari yang terbaik. Harus tender, bisa sampai 6 bulan kalau untuk IT. Kalau yang non IT menggunakan stiker," katanya.

Ia menjelaskan, untuk penggunaan stiker maka bekerjasama dengan polisi. Opsi untuk stiker elektronik harus ada pembicaraan dengan para pihak terutama untuk pengumpulan data itu.

"Tentu belum karena kita harus untuk diketahui tiap pembahasan awal melibatkan semua pihak. BPH migas akan mengawasi semua bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah," katanya.
(hen/dnl)