Wacana Stiker & Smart Card Pembatasan BBM Sudah Bergulir Sejak 2008

Jakarta - Rencana penggunaan stiker elektronik maupun smart card untuk pengendalian BBM subsidi sejatinya sudah bergulir sejak 2008 lalu. Namun karena pemerintah belum juga mengambil keputusan, akhirnya hingga kini belum juga terealisasi.

Dirut Sucofindo Arief Safari mengatakan pihaknya merupakan yang pertama kali mengusulkan agar ada semacam kartu kendali (smart card). Ia pun menegaskan siap jika kini ditugaskan pemerintah untuk mengerjakan kartu pintar untuk pengendalian BBM bersubsidi.

"Kami yang mengusungkan, sejak 2008 kami yang pertama kali mengusulkan," kata Arief kepada detikFinance, Jumat (13/4/2012).

Menurut Arief pada waktu itu pihaknya sudah mengajukan proposal dan pemerintah mulai melirik. Namun di tengah jalan setelah melihat harga minyak kembali turun, pemerintah akhirnya tak memilih opsi pembatasan BBM.

Ia mengatakan sampai saat ini pihaknya belum ada kabar dari pemerintah untuk mengerjakan program kartu pintar pengendali pembatasan BBM. Arief pun tak tahu apakah pemerintah sudah menyiapkan program stiker elektronik ini dengan memakai perusahaan lain di luar Sucofindo,

"Untuk smart card kita punya pengalaman di smart card pembayaran subsidi minyak tanah pilot project, kartu PNS elektronik sudah berhasil, kita sudah punya pengalaman, dengan 62 cabang dan 2.700 pegawai bisa dikerahkan untuk program massal, termasuk pembimbing teknis operator program e-KTP," katanya.

Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih mempertimbangkan dua opsi soal penggunaan instrumen pembatasan BBM subsidi. BPH Migas mempertimbangkan alat yang berbasis IT semacam smart card dan non IT dalam bentuk stiker elektronik.
(hen/dnl)