.webp)
Namun sebagai gambaran, teknologi smart card memiliki proteksi yang tinggi terhadap penyelewengan penggunaannnya terkait pembatasan BBM subsidi.
Dirut Sucofindo Arief Safari mengatakan teknologi smart card pembatasan BBM subsidi tak bisa berfungsi jika disalahgunakan. Sehingga jangan harap, ada pihak yang mencoba memanipulasi teknologi canggih ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan secara umum persiapan teknologi pengendali BBM subsidi baru bisa efektif digunakan untuk kawasan Jabodetabek memerlukan waktu 2-3 bulan. Pihaknya harus menyiapkan pendataan terhadap kendaraan layak susbidi, proses pemasangan.
"Ini tergantung sosialisasi, penyiapannya, kalau infrastrukturnya mendukung, termasuk duduk bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti Pertamina. Tapi bisa butuh waktu 6 bulan, kalau infrastruktur belum cukup," katanya.
Arief menambahkan konsep pembatasan berdasarkan kapasitas mesin mobil seperti saat ini yang diwacanakan untuk 1.300 cc ke atas, prinsipnya tak memakai smart card pun bisa dilakukan. Caranya, pelayan SPBU bisa melakukan kontrol secara manual dengan memperhatikan tahun pembuatan atau pun kapasitas mesin kendaraan saat pengisian BBM.
"Kalau secara visual bisa, sepanjang itu bisa dipercaya. Tetapi bagaimana dengan pertanggungjawabannya sebagai bukti, seperti apa memberikan subsidi. Kalau pakai smart card bisa terdata, saat pengisian BBM akan tercatat. Jadi pertanggungan uang subsidi kepada publik lebih jelas," jelas Arief.
Sementara itu Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) A. Qoyum Tjandranegara mengatakan teknologi stiker elektronik atau pun smart card pada dasarnya sama. "Kira-kira sama atau beda-beda tipis saja," kata Qoyum.
(hen/dnl)
