Pembatasan BBM Diprotes, Hatta: Semua Dipolitisir, Nanti Nggak Maju-maju

Jakarta -

Pemerintah kesal semua usahanya untuk membatasi konsumsi BBM subsidi melonjak selalu dipolitisir. Tindakan tegas harus segera diambil untuk menjaga agar anggaran tak habis menguap untuk subsidi BBM.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar semua rencana kebijakan pemerintah tidak dipolitisir.

"Ini nggak boleh, begitu nggak boleh. Semua dipolitisir. Nanti nggak maju-maju. Namanya implementasi, awalnya ada saja hambatannya. Tapi sambil jalan kita perbaiki," jelas Hatta di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Hatta mengatakan, semua pihak boleh-boleh saja mengkritisi kebijakan pemerintah. Tapi pemerintah juga tetap dan harus maju. "Apa rela ratusan triliun subsidi jatuh terus ke yang tidak berhak? Kritis boleh, tapi kita harus maju," tegas Hatta.

Sebelumnya Dirjen Migas Evita Legowo mengatakan aturan pengendalian BBM subsidi akan segera keluar diperkirakan pada akhir April dan berlaku efektif Mei.

"Tahap awal berlaku untuk Jawa-Bali dulu, dan Pertamina sudah siap, tapi semua tergantung kesiapan infrastruktur," tandas Evita.

Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) mengaku sudah siap jika pemerintah menerapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Mei 2012. Namun hingga kini pemerintah belum memutuskan untuk pembatasan BBM subsidi untuk mobil di atas 1.300 cc, 1.500 cc atau 2.000 cc.

Menurut Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, jika aturan pembatasan BBM subsidi diberlakukan belum tentu akan efektif atau menghemat anggaran subsidi BBM.

"Pasalnya program tersebut hanya memindahkan biaya anggaran negara dari kantong kanan dipindah ke kantong kiri, tidak ada bedanya, karena negara harus menyediakan anggaran pembelian BBM non subsidi bagi kendaraan instansi pemerintah tersebut," ujar Satya beberapa waktu lalu.

"Tetapi yang terkesan adalah besaran kuota BBM subsidi yang 40 juta KL (kiloliter) akan turun sedikit," tandas Yudha.

(dnl/hen)