Jero Wacik: Pembatasan BBM Subsidi Tak Perlu Izin DPR

Jakarta - Metode pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pernah ditolak mentah-mentah oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)-RI. Kali ini pemerintah tak perlu lagi izin ke DPR soal pembatasan BBM subsidi tersebut yang rencananya berlaku efektif Mei 2012.

"Loh Naikkan BBM nggak boleh, pembatasan itu namanya meregulasi karena kalau kata pembatasan nanti dipikirnya nggak boleh bawa banyak-banyak. Saya hanya regulasi, mengatur masa tidak boleh," kata Menteri ESDM Jero Wacik di Kantornya, Selasa (17/4/2012).

Menurut Jero, regulasi pembatasan tidak perlu izin dari DPR, jadi nanti cukup dengan Keputusan Presiden (Keppres).

"Nggak usah (izin DPR) cukup dengan Keppres, Kepmen (keputusan menteri) di perkuat Keppres biar lebih keras. Mobil pemerintah kita atur agar pindah ke Pertamax," ujar Jero.

Alasan Jero Wacik tidak perlu izin DPR karena dirinya hanya ingin mengamankan kuota 40 juta KL yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. "Saya cuma diberikan 40 juta KL Premium, Kalau nggak ada pengaturan, dibatasi jebol semua," tandasnya.

(/)