"Jadi nanti kalau aturannya keluar Mei nanti, kupon-kupon itu nanti diganti, tidak untuk beli premium lagi tetapi pertamax," kata Harun ketika dihubungi detikFinance, Selasa (17/4/2012).
Menurut Harun, pejabat dapat kupon BBM merupakan hal yang biasa. "Mobil pejabat dan kendaraan pemerintah lainnya dapat kupon baik di pusat maupun daerah, itu untuk memudahkan transaksi saja dan agar dana jatah BBM tidak berupa uang tunai, takut disalah gunakan," kata Harun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita punya kendaraan operasional, kalau ngisi BBM-nya ya pakai vocer khusus, tapi itu untuk kendaraan pertamina saja, kalau pegawai pertamina ya beli sendiri," ucapnya.
Vocer tersebut kata Harun adalah vocer untuk membeli bahan bakar khusus (BBK) khusus artinya yang non subsidi, bisa pertamax, pertamax plus atau solarDex.
"Tujuannya agar si-sopir memang benar-benar ngisi BBK, kalau uang tunai kita tidak pernah tahu si-sopir nanti isinya premium atau pertamax, ya kan," tandasnya.
Seperti diketahui, April 2012 pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan premium untuk roda empat. Termasuk mobil dinas dan pejabat negara bakal dilarang pakai premium. Aturan ini akan aktif di Mei 2012.
(rrd/dru)











































