Menurut Wakil Direktur Reformainer Institute Komaidi Notonegoro, kalau hal ini tetap diteruskan maka menimbulkan pertanyaan apakah pejabat tersebut tidak malu?
"Pertama, pemerintah akan 'memaksa' untuk golongan rakyatnya tertentu untuk beli BBM non subsidi, tapi para pejabat negara yang digaji besar, dapat fasilitas banyak diberi subsidi oleh negara untuk membeli BBM non subsidi (Pertamax), apa nggak malu ya sama rakyatnya," ujar Komaidi kepada detikFinance, Rabu (18/4/2012).
Menurutnya saat ini negara masih sangat terbebani terhadap subsidi BBM apalagi rencana kenaikin harga BBM gagal. Kenyataanya dengan pembatasan, justru para pejabat itu mendapat kupon BBM non subsidi yang lebih mahal sehingga semakin membebani keuangan negara.
"Mau pembatasan, tapi untuk kendaraan pemerintah dulu sebagai percontohan kepada rakyat, jadi nanti mobil plat merah suruh beli Pertamax, tapi itu disubsidi juga, dikasih kupon, nanti negara yang bayar, kan sama saja, cuma mindah kantong pengeluaran saja dari kanan ke kiri," tegas Komaidi.
Reformainer Institute, juga mempertanyakan bahwa esensi subsidi BBM itu hanya untuk golongan tidak mampu, namun kenyataanya dengan adanya kupon BBM subsidi justru orang yang mampu juga mendapatkannya.
"Lah tapi pejabat-pejabat kita, aparatur pemerintahan boleh dan dapat BBM subsidi, artinya pemerintah sama saja menyamakan para pejabat kita itu adalah orang-orang yang tidak mampu," tandasnya.
(rrd/hen)
