Soal BBM Subsidi, Jero: Terlalu Mudah Kita Menyalahkan SBY!

Jakarta - Pembatasan konsumsi BBM subsidi harus dilakukan pemerintah agar jatah BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL) tidak berlebih lagi. Jika berlebih atau jebol, bakal banyak yang menyalahkan Presiden SBY.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Jero Wacik di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (23/4/2012).

"Pembatasan BBM harus dilakukan, kalau tidak 40 juta KL itu feeling saya akan lewat. Kalau nggak diawasi subsidi bisa tembus Rp 300 juta. Ya itulah negeri kita, demokrasi, naikkan BBM bisa tapi pintu kecil sekali, dikira menaikkan BBM itu untuk cari duit untuk kepentingan politik," kata Jero.

Menurut Jero, jika nantinya BBM bersubsidi 'jebol' maka orang dengan cepat bakal menyalahkan SBY. "Ntar kalau jebol kuota BBM-nya kita menyalahkan SBY, terlalu mudah kita menyalahkan SBY, Presiden kita," ujar Jero.

Untuk itu, selain dilakukan pembatasan BBM bersubsidi, dirinya juga mengharapkan kepala daerah ikut bertanggung jawab dalam mengawasi baik dalam pengawasan maupun terhadap konsumsi BBM di daerahnya.

"Bupati, walikota, kepala daerah itu saya mohon dengan sangat-sangat, sangat awasi penggunaan BBM khususnya yang bersubsidi, jangan hanya para kepala daerah tersebut hanya mengajukan kuota tetapi tidak ikut awasi. Kalau Jebol kita cepat menyalahkan SBY, padahal bupatinya tidak mengawasi kok," tegas Jero.

Untuk itu, Jero meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk mengumumkan kuota BBM kepada pemerintah daerah sehingga pejabatnya tahu dan ikut mengawasi.

"Saya minta ke Pak Someng (Kepala BPH Migas) diumumkan saja kuota BBM subsidi di Pemda setempat, biar pejabatnya mengawasi juga, jangan yang pusing hanya kita (pemerintah pusat), di daerah dibiarkan begitu saja, mereka tidak mengawasi kita yang pusing," tutup Jero.

(/)