PDIP: Pembatasan BBM Pojokkan Rakyat Agar Gunakan Pertamax

Jakarta - FPDIP DPR mengkritisi rencana pemerintah membatasi pembatasan BBM bersubsidi. Bagi PDIP rencana ini jelas memojokkan masyarakat.

"Tidak perlu melakukan pembatasan BBM. Dengan tidak melakukan pembatasan sebenarnya memberikan pilihan kepada masyarakat yang lebih mahal padahal tidak ada pilihan yang lainnya. Kenapa pemerintah tidak konsisten dengan rencana konversi BBM ke BBG," kata Kapoksi Komisi VII FPDIP DPR Daryatmo Mardianto dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/4/2012).

Menurut Daryatmo, terkesan pemerintah memaksa rakyat membeli bahan bakar Pertamax. Sedangkan semestinya ada opsi lain yakni konversi BMM ke gas.

"Jadi posisinya mengesankan bawa ada tendensi memaksakan kepada masyarakat tertentu untuk menggunakan BBM non subsidi tanpa pilihan yang lain. Padahal semestinya ada program konfersi bahan bakar BBM ke gas. Jadi ini mengesankan pemerintah memojokkan masyarakat luas untuk menggunakan pertamax," kata Daryatmo.

Menurut dia, pemerintah justru menghabiskan banyak dana untuk persiapan pembatasan BBM. Mengingat persiapannya memang dianggarkan Rp 400 miliar.

"Mendorong supaya tidak ada effort yang melelahkan. Sekedar untuk melakukan pengawasan pemerintah mengeluarkan anggaran Rp 400 miliar. Hanya untuk stiker-stiker pembaruan STNK dan sebagainya. Mestinya ada BBM bersubsidi,ada BBM, ada gas . Dimana ini diatur dalam Undang-undang," katanya.

"Kalaupun harus jalan tolong pertamina tanyakan kesiapannya seperti apa. Kalau sudah diketok Pertamina sudah katakan perlu waktu 3 bulan. Hiswana migas perlu 6 bulan,"lanjutnya.

Pandangan senada disampaikan anggota Komisi XI DPR dari FPDIP, Dolfie O.F.Palit. Menurut Dolfi, pemerintah harusnya juga mempersiapkan infrastruktur konversi BBM ke BBG yang sudah dijadwalkan.

"Lebih baik pemerintah mengalokasikan sekian triliun untuk mempersiapkan infrastruktur konversi BBM ke gas. Kenapa lebih memilih memojokkan konsumen untuk memilih membeli pertamax?," katanya.

(van/dru)