.webp)
Direktur RefoMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pemerintah berencana untuk melarang mobil dengan cc tertentu menggunakan bensin premium. Pembedaannya adalah melalui stiker.
"Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru dan menjadi sekadarnya saja dalam menerapkan pembatasan BBM. Penggunaan stiker memang paling mudah tetapi juga sangat mudah dipalsukan sehingga tidak efektif," jelas Pri Agung kepada detikFinance, Selasa (24/4/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk membedakan jenis mobil yang masih berhak menggunakan BBM subsidi, pelat nomor dengan warna khusus ini resmi dikeluarkan dari Kepolisian setelah pemilik kendaraan yang ditetapkan masih berhak mengonsumsi BBM tersebut mengurus/mendaftarkannya ke kepolisian," kata Pri Agung.
Jadi, nantinya pemilik kendaraan yang masih tetap dapat mengonsumsi BBM subsidi harus mengurusnya terlebih dahulu ke kepolisian untuk mendapatkan pelat nomor yang baru denga warna yang telah ditetapkan.
"Yang tidak mengurus, meskipun jenis kendaraannya sebenarnya masih berhak, tapi tidak mendapatkan pelat nomor tersebut, maka konsekuensinya tidak boleh mengonsumsi BBM subsidi," cetus Pri Agung.
Selain itu, di SPBU, jalur subsidi dan nonsubsidi juga harus dipisahkan dengan tanda atau tulisan yang jelas. Jika semua ini dilakukan maka, sangat sulit kebijakan tersebut dicurangi atau dipalsukan, dibanding kalau hanya menggunakan stiker.
"Sistem ini juga bisa dikombinasikan tidak hanya dengan cc, tapi cc dan tahun produksi. Sehingga argumentasi bisa lebih kuat," tegas Pri Agung.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu mengatakan rencana pengendalian BBM secara nasional akan disampaikan Presiden SBY usai paparan dirinya dalam Sidang Kabinet hari ini.
Pemerintah untuk tahap awal mulai Mei akan membatasi pembelian BBM subsidi untuk kurang lebih 12.000 kendaraan dinas pemerintah atau mobil plat merah. Kemudian disusul beberapa bulan kemudian untuk mobil pribadi atau plat hitam.
Namun perkembangan terbaru, pembatasan BBM subsidi bagi mobil pribadi molor, dari rencana awal Juli 2012 atau 60 hari setelah pemberlakuan pembatasan mobil-mobil dinas pemerintah di awal Mei. Pemerintah akan mengulur rencana pembatasan BBM bersubsidi untuk mobil plat hitam hingga awal Agustus 2012.
Setelah mobil pelat hitam di wilayah Jabodetabek kena pembatasan subsidi mulai Agustus 2012. Selanjutnya pada bulan September atau 120 hari setelah keluarnya peraturan pembatasan BBM, plat hitam di Jawa-Bali terkena pembatasan BBM subsidi.
(dnl/hen)
