Demikain disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha kepada detikFinance, Selasa (24/4/2012).
"Kalau membedakan mobil yang boleh pakai premium cuma pakai stiker, maka rawan kebocoran dan akan timbul konflik horizontal. Karena bisa dipalsukan stikernya," tegas Satya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu apa sarannya kepada SBY? Satya mengatakan, cara paling ampuh dan efektif untuk menjaga volume konsumsi BBM subsidi per mobil setiap harinya adalah melalui kartu kendali atau smart card.
"Jika menggunakan kartu kendali, maka bisa dikontrol konsumsi BBM per mobil per hari. Apabila misalkan tiap mobil dibatasi konsumsi premiumnya 10 liter, jika sudah berlebih, dia harus pakai Pertamax. Dengan begitu tak akan ada kebocoran," cetus Satya.
Soal bocoran keputusan yang akan diambil pemerintah, Satya mengatakan belum ada keputusan yang pasti. Karena nanti pasti akan ada perdebatan di dalam sidang kabinet. Apakah yang dilarang pakai premium mobil 1.300 cc ke atas, 1.500 cc ke atas, atau 2.000 cc ke atas.
"Jadi belum ada perumusan yang final. Kita tunggu saja hasil sidang kabinet siang ini," jelas Satya.
Menurut politisi Golkar ini, pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut sudah mempunyai payung hukum dalam UU APBN-P 2012 pasal 7 ayat 4. "Dalam pasal itu, pemerintah boleh melakukan pengendalian BBM subsidi secara bertahap, namun yang belum dijelaskan adalah caranya," tutup Satya.
(dnl/hen)











































