Duh! Pejabat BP Migas & BPH Migas Ribut Soal Ekspor Gas

Jakarta - Dua Pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memanas soal perhitungan ekspor gas. Kedua pihak saling saling beda pendapat, masing-masing merasa paling benar.

Kisah ini berawal dari pernyataan anggota Komite BPH Migas Qoyum Tjandranegara. Qoyum mengungkapkan Indonesia mengalami kerugian Rp 183 triliun/tahun akibat mengekspor gas bumi dengan harga yang murah murah.

Gayung pun bersambut, pernyataan ini membuat panas 'kuping' pejabat BP Migas. Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas Gde Pradnyana membantah bahwa ekspor gas bumi mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 183 triliun.

Seakan tak mau kalah, pihak BPH Migas melalui Qoyum menantang pernyataan salah satu pejabat BP Migas tersebut "Dari mananya yang sangat keliru dan menyesatkan," kata Qoyum kepada detikFinance, Kamis (25/4/2012).

Qoyum menegaskan tidak asal bicara soal perhitungan tersebut. "Saya ini pioner pembangunan LNG, saya juga yang membangun infrastruktur gas, saya tahu hitungannya dan permainannya," tegas Qoyum yang juga pernah menduduki jabatan Dirut Perusahaan Gas Negara.

Ia mengaku heran dengan pihak BP Migas yang menuding hitung-hitungannya salah. Misalnya soal mengasumsikan harga gas rata-rata sama dengan harga minyak yaitu US$ 111/boe (barel oil equivalent), atau setara harga gas rata-rata sekitar US$ 18,5/mmbtu.

"Loh?, saya tanya, harga minyak sama gas mahal mana? Minyak kan? sementara kita ekspor gas dengan harga murah untuk mendapatkan minyak yang besarannya sama, itu kan rugi," ucapnya.

Menurut Qoyum antara gas dan minyak sama, hanya beda departemen saja. "Justru saya yang bingung, kemarin dia bilang justru harga gas sama karena harga minyak lagi turun gas naik, sekarang bilang tidak bisa disamain. Yang berubah-ubah itu mereka sendiri," imbuh Qoyum.

Salah satu contohnya dari kerugian negara dari kegiatan ekspor gas ini, antaralain untuk produksi minyak Duri, Negara ini dirugikan tidak hanya Rp 3,3 triliun/tahun seperti banyak diberitakan di media, tetapi US$ 2,2 miliar/tahun atau setara dengan Rp 19,8 triliun/tahun.

"Negara yang rugi tetapi pihak ketiga yakni Chevron (PT Chevron Pafic Indonesia/CPI) yang untung gede (besar)," ujarnya Qoyum.

Secara terpisah, Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas, Gde Pradnyana mengatakan tidak benar bahwa ekspor gas bumi mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 183 triliun.

"Jadi hitung-hitungan yg menyebutkan bahwa ekspor gas merugikan negara hingga Rp.183 triliun/tahun jelas sangat keliru dan menyesatkan," kata Gde dihubungi terpisah.

Menurut Gde hitungan tersebut mengasumsikan harga gas rata-rata sama dengan harga minyak (yaitu US$ 111 per barel oil equivalent (boe) atau setara gas rata-rata sekitar US$ 18,5 per mmbtu).

"Sebagai pembanding, harga gas ekspor melalui pipa atau LNG ke pasar Asia-Pasifik saat ini rata-rata sekitar US$ 15 per mmbtu. Itu bisa dicapai jika harga minyak mentah dunia mencapai sekitar US$120/barel," jelas Gde.


(rrd/hen)