Kenyataan ini memperkuat pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang mengatakan sektor pertambangan dan perkebunan memang harus diawasi ketat oleh pemerintah daerah maupun BPH Migas. Hal ini untuk mencegah terjadinya kebocoran BBM subsidi ke dua sektor yang memang dilarang menggunakan BBM subsidi.
"Pengendalian yang bersifat disiplin menjaga kuota oleh pemda menjadi sangat penting. Kuota itu ditentukan oleh Pemda dan BPH Migas. Dalam hal ini termasuk juga Pemda mengawasi penyimpangan yang mungkin terjadi akibat penggunaan BBM yang tidak pada tempatnya. Misalnya, terjadi rembesan dalam daerah pertambangan dan perkebunan yang masuk katagori tidak dibenarkan menggunakan BBM subsidi," kata Hatta beberapa waktu lalu
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, antrean panjang kendaraan untuk membeli BBM di SPBU daerah Kendari Sulawesi Tenggara mencapai 1 km.
Kepala Humas FRM Region VII Pertamina Rosinah Nurdin mengatakan, Pertamina melakukan penyesuaian penyaluran bensin premium dengan memperketat stok penyaluran sesuai kuota per kabupaten untuk per bulan dan per hari.
"Langkah itu dilakukan karena selama triwulan I-2012 terjadi lonjakan konsumsi sebesar 23% di atas kuota karena rush buying dan aksi spekulatif akibat rencana kenaikan harga BBM pada 1 April dan pembatasan BBM subsidi 1 Mei," kata Rosinah dalam pernyataan yang diterima detikFinance, Selasa (1/5/2012).
Kemarin dilaporkan di Kendari, antrean panjang kendaraan untuk membeli BBM terjadi di beberapa SPBU. Antrean terjadi sejak pagi hingga saat ini, antara lain di SPBU Jalan Martandu, Kendari, antrean yang didominasi mobil dan sepeda motor memanjang hingga 1 km.
Supervisor SPBU Martandu Kendari, Syaiful mengatakan, antrean BBM terjadi akibat pengurangan stok dari depot pertamina Kendari. "Sejak hari Kamis pasokan BBM dikurangi hingga puluhan kilo liter dari depot Pertamina, untuk hari ini saja kami baru mendapat suplai 18 kiloliter dari 48 kiloliter yang biasa diberikan Pertamina," ungkapnya.
(hen/dnl)











































