Soal Pembatasan BBM, Pemerintah Masih 'Labil'

Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengungkapkan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) Bersubsidi akan diputuskan pada 8 Mei nanti dalam sidang kabinet. Hal ini ternyata bertentangan dengan ucapannya sebelumnya jika pembatasan BBM batal dilaksanakan Mei 2012.

"Begini, inikan (pembatasan BBM) menunggu sidang kabinet nanti yang kemungkinan akan dilangsungkan pada Selasa (8/5/2012), nanti disidang kabinet akan dilaporkan habis itu diputuskan," kata Jero di Kantornya, Selasa (1/5/2012).

Dikatakan Jero nanti pada sidang kabinet tersebut akan diumumkan apakah pembatasan jadi dilakukan atau tidak, kapan waktunya.

"Setelah sidang kabinet, disitulah diumumkan dalam sidang kabinet," tutup Jero.

Sementara ditempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan untuk mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi Pemerintah mewajibkan kendaraan pemerintah baik BUMN atau BUMD menggunakan BBM Non Subsidi.

"Karena kalau tidak dilakukan pengendalian, kuota BBM bersubsidi 40 juta KL akan jauh melewati dan dengan asumsi ICP (Indonesia Crude Prise) US$ 119 per barel subsidi BBM akan mencapai Rp 208 triliun dan itu belum termasuk subsidi listrik," tukas Hatta.

Sebelumnya Jero mengatakan pemerintah memastikan tidak akan melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi awal Mei 2012.

"Nggak, nggak mungkin, belum," ungkap Menteri ESDM Jero Wacik singkat ketika dikonfirmasi kepastian pemberlakuan pembatasan BBM bersubsidi saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Jakarta, Senin (30/4/2012).

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi per 1 Mei 2012.

Jero menyatakan dari empat kebijakan yang rencananya pemerintah gelontorkan terkait pembatasan BBM bersubsidi, satu pembahasan tengah difinalisasi yaitu pembatasan konsumsi berdasar cc kendaraan.

(rrd/dru)