Anggota DPR: Alphard Cs 'Minum' Premium Hanya Rekayasa dan Pengalihan Isu

Jakarta - Pembatasan BBM bersubsidi batal dilakukan pemerintah, termasuk melarang mobil-mobil mewah seperti Alpahard cs 'minum' bensin premium. Namun jika nantinya konsumsi BBM subsidi lewat jatah atau kuota 40 juta kiloliter (KL), jangan salahkan mobil mewah.

"Masyarakat jangan mau dialihkan isunya, Alphard cs beli premium dan banyak difoto-foto itu saya yakin hanya rekayasa, hanya pengalihan isu," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha, ketika dihubungi, Jumat (4/5/2012).

Satya meyakini beredarnya foto-foto mobil mewah menggunakan premium terjadi untuk mengalihkan isu penimbunan BBM bersubsidi yang terjadi, di mana kepolisian dan masyarakat mengungkap maraknya praktik tersebut. "Para penimbun BBM ini berusaha mengalihkan isu, salah satunya mobil Alphard disuruh isi premium, sehingga masyarakat begitu fokus mengurusi mobil mewah yang beli BBM subsidi," ujarnya.

Keyakinan Satya ini dikarenakan dirinya sangat yakin, hanya orang kaya bodoh yang punya mobil mewah mau mengisi premium.

"Pasti itu orang kaya yang bodoh kalau sampai mengisi mobil mewahnya dengan premium. Karena kalau pintar, dia pasti tahu kalau isi premium untuk mobilnya, mesin mobil pasti rusak, karena tidak sesuai spesifikasi pabrikannya. Kalau sudah rusak, biayanya itu jauh lebih mahal dari pada dia beli premium," ungkap Satya.

Karena itu yang seharusnya jadi 'kambing hitam' jebolnya jatah konsumsi BBM subsidi adalah pemerintah. "Kenapa tidak melakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, kenapa dengan disparitas harga yang lebar antara premiun dengan pertamax sudah pasti penyelundupan BBM ke industri, perkebunan, pertambangan bahkan ke luar negeri sangat pasti terjadi," imbuhnya.

Ini letak kesalahan pemerintah. Jebolnya kuota BBM bersubsidi karena pengawasan distribusi yang dilakukan pemerintah sangat kurang. Sehingga justru digunakan oleh pihak-pihak yang tak berhak.

"Pengusaha siapa yang tidak tergiur dengan BBM subsidi, besar sekali keuntungan yang didapat kalau produksi, biaya angkut pakai BBM bersubsidi, faktanya ada kok di lapangan terjadi. Kalau dibandingkan mobil mewah beli BBM bersubsidi dengan yang diselundupkan tidak ada apa-apanya, jauh lebih besar yang diselundupkan. Ini yang harusnya pemerintah sangat aktif melakukan pengawasan," tandasnya.

(rrd/dnl)