DPR: Pembatasan BBM Subsidi di Kalimantan Rawan Chaos

Jakarta - Kawasan pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah bakal menjadi pilot project sasaran pengetatan kuota BBM subsidi. Langkah ini akan dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), namun jika ini dilakukan rawan terjadi konfliks bahkan chaos (rusuh).

Kalangan DPR menganggap langkah inisiatif Pertamina tersebut dianggap berbaya dan rentan terjadi konflik dimasyarakat jika dilakukan dikarenakan payung hukumnya tidak jelas.

"Jangan, masyarakat disana bisa marah, karena merasa didiskriminasi, pasalnya ada daerah lain dimana bisa membeli BBM sepuasnya," kata Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, ketika dihubungi detikFinance, Jumat (4/5/2012).

Menurut Satya, apalagi pembatasan dilakukan oleh korporasi tanpa ada perintah oleh negara. Ia mempertanyakan payung hukum terhadap langkah Pertamina tersebut, apalagi hanya berdasarkan inisiatif sendiri, untuk membantu Pemerintah bisa bermasalah

"Masyarakat disana pasti akan menggugatnya, rawan Chaos. Lain ceritanya Pemerintah mengeluarkan aturan dan menunjuk Pertamina untuk lakukan langkah konsumsi BBM disana (Kalimantan)," tandas politisi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) bakal mencoba melakukan proyek percontohan pembatasan BBM sendiri di Kalimatan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Hal ini setelah melihat kuota BBM bersubsidi untuk April 2012 sudah melebihi 7%.

"Kita memang masih akan evaluasi untuk membuat pilot project (proyek percontohan) di Kalimantan Tengah dan Selatan, nantinya kami akan mendata jumlah motor, mobil dan angkutan umum disana sehingga bisa diketahui berapa kebutuhan BBM bersubsidi per harinya," ujar Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Mochammad Harun.

Nantinya, konsumsi BBM kendaraan di kedua daerah tersebut akan dikontrol agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan.

"Kita akan pakai semacam tools (alat) yang akan menentukan berapa maksimal konsumsi BBM subsidi kendaraan perharinya. Misal 10 liter per hari, jika dalam sehari 10 liter sudah habis maka tidak bisa lagi mengisi BBM bersubsidi di semua SPBU," ungkap Harun.

Ia juga menuturkan alasan kenapa kedua daerah tersebut yang akan menjadi awal percontohan, karena di darerah tersebut banyak terdapat area perkebunan dan pertambangan. Seperti diketahui pemerintah sudah memutuskan kendaraan perkebunan dan Pertambangan tidak boleh membeli BBM bersubsidi.

(rrd/hen)