.webp)
"Empat Gubernur sudah membuktikan terjadi pengurangan jatah BBM bersubsidi. Wajar, empat Gubernur ini menuntut kiranya diperhatikan (pemerintah pusat)," kata Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, usai membuka Rakernas Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) di Hotel Bumi Senyiur, Jl Pangeran Diponegoro, Samarinda, Kamis (10/5/2012).
Menurut Teras, kondisi di seluruh Kalimantan, saat ini terjadian antrean di setiap SPBU antaralain Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat serta Kalimantan Selatan. Hal itu diperparah dengan pengurangan jatah kuota BBM untuk 4 provinsi di Kalimantan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teras Narang juga menyebutkan, empat Gubernur sepakat memberikan tenggat waktu penambahan BBM terealisasi sebelum 31 Mei 2012 mendatang. Meski begitu, dia menilai hal itu bukanlah sebuah ancaman.
"Ini bukan soal ancam mengancam. Anda kan ikut merasakan sendiri, bahwa bahan bakar memang kurang? Ya kan?" terangnya.
"Kalau tidak (kurang), kenapa harus ada antre 2 kilometer, 3 kilometer? Sedangkan di satu pihak (daerah lain), daerahnya tidak ada yang antre. Inilah yang kita tuntut. Pak Jero Wacik (Menteri ESDM) tidak melihat keadaan sebenarnya di lapangan," tambahnya.
Empat Gubernur di Kalimantan juga sepakat soal rencana menahan pengiriman batubara dari seluruh wilayah Kalimantan. Hal ini dilakukan apabila tuntutan menambah kuota BBM tidak terpenuhi sebelum 31 Mei 2012 mendatang.
"Empat Gubernur akan membicarakannya lagi. Sepanjang masih bisa diatasi, maka kita tidak akan sampai ke situ (aksi boikot pengiriman batubara dari Kalimantan ke daerah lain)," tegasnya.
"Untuk Kalteng, kita minta penambahan dari 263.000 KL (kiloliter) menjadi 340.000 KL. Sederhana saja, tidak minta yang banyak-banyak," sebut Teras Narang.
Menyambung pernyataan Teras Narang, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak juga menegaskan, Kaltim juga termasuk ikut menuntut penambahan kuota, bukan akhirnya dikurangi. Pengurangan jatah 25 persen, dirasakan memberatkan Kaltim.
"Kegiatan ekonomi Kaltim sedang giat-giatnya dan itu semua harus didukung kecukupan energi. Harus dilihat realitanya di lapangan, kalau BBM kurang, maka aktivitas ekonomi juga akan menurun," sebut Awang.
Awang juga menegaskan, masyarakat Kaltim tidak mempersoalkan kemungkinan mahalnya harga BBM. Namun yang dipersoalkan adalah kelangkaan stok BBM hingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan BBM.
"Kami empat Gubernur mintanya tidak berlebihan. Hanya menuntut kuota kita itu dicukupi. Kita sebagai daerah penghasil migas, wajar menuntut perhatian," ujarnya.
Pengamatan detikfinance di Samarinda, Kalimantan Timur, misalnya, dalam sepekan terakhir sejak dikeluarkannya pengurangan kuota BBM 25 persen dari tahun 2011, antrean panjang hingga 500 meter hingga 1 kilometer terjadi hampir di seluruh SPBU. Bahkan, pada pagi hari sekitar pukul 10.00 WITA, sejumlah SPBU justru kehabisan stok BBM premium dan solar.
(hen/hen)
