Mobil Hybrid Dinilai Tidak Efektif Hemat Anggaran Negara

Jakarta - Rencana pemerintah untuk memproduksi mobil hybrid berbahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam rangka menghemat anggaran untuk subsidi sepertinya masih salah alamat. Pasalnya, sampai saat ini PT PLN (Persero) masih pakai BBM impor dalam memproduksi listrik sehingga perlu subsidi dalam jumah besar.

Demikian disampaikan Pengamat Energi Komaidi Notonegoro kepada detikFinance, Sabtu (12/5/2012).

"Kalau masih menggunakan listrik, maka tidak akan pengaruh ke subsidi energi tapi kalau alasannya guna menjaga lingkungan, saya sependapat. Tapi kalau untuk mengurangi subsisi maka tidak ada pengurangan yang signifikan. Jadi misleading, bukan ke sana alasannya," jelasnya.

Menurut Komaidi, rencana penggunaan mobil hybrid dengan BBM dan listrik ini hanya dapat memberikan kontribusi sekitar Rp 1 triliun. Padahal ada sekitar Rp 41 triliun yang perlu ditutupi akibat tingginya harga minyak dunia dan kebutuhan subsidi BBM.

"Paling angka penghematannya kurang Rp 1 triliun, yang di depan mata saja Rp 41 triliun, kalau ditutup dari situ, terlalu berlebihan," jelasnya.

Selain itu, Komaidi juga mengaku pesimis mobil hybrid ini dapat berkembang di Indonesia. Apalagi dengan teknologi ramah lingkungan cenderung memiliki cc yang rendah. Hal ini yang sepertinya kurang diminati masyarakat Indonesia.

"Jadi penghematan ini tergantung respon publik karena tergantung jumlah unit yang dijual. Untuk dalam negeri, saya pesimis akan diwujudkan atau tidak, seperti mobil dinas yang tidak terwujud. Apalagi hybrid ini akan ramah lingkungan kecepatannya tidak tinggi, sementara masyarakat Indonesia suka cc besar, jadi laku atau tidak, bisa atau tidak juga, karena pemerintah ini banyak rencana, tapi tidak maksimal bahkan cenderung dibatalkan," tegasnya.

Di negara lain pun, lanjut Komaidi, teknologi ini belum cukup berkembang. Hanya negara seperti Eropa dan Amerika yang baru memproduksi massal mobil tersebut. Sayangnya, untuk kendaraan, masyarakat Indonesia lebih senang dengan produk Jepang dan Korea Selatan.

"Hybrid belum maksimal yang produksi massal baru Amerika dan Eropa, sementara pangsa pasar kita Jepang dan Korea, di sini juga masih mengarah ke situ, tapi BBG saja belum, jadi masih panjang prosesnya. Jadi untuk dokumen kebijakan bagus tapi implementasinya tidak mudah," ujarnya.

Untuk menghemat anggaran subsidi energi dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat, Komaidi menyatakan pemerintah perlu mengonversi energi BBM ke gas dan batu bara untuk PLN. Dengan demikian akan didapatkan listrik yang murah sehingga jika nanti dikembangkan mobil berbahan bakar listrik, penghematan anggaran yang dihasilkan lebih signifikan.

"Untuk hemat anggaran itu, adanya pemasokan batu bara dan gas ke PLN, ini bisa Rp 20-30 triliun penghematannya, selama ini kan diekspor. Dengan menggunakan BBM biaya produksi 3500 per kwh, sementara gas dan batu bara produksi Rp 700 per kwh, jadi bisa produksi 4 kali lipat. Kalau ingin serius, gas dihentikan ekspor tapi dialirkan ke PLN," tandasnya.

(nia/ang)