Negara Bakal Nombok Lagi Beli Tambahan Pertamax Mobil Dinas

Jakarta - Adanya rencana penghematan subsidi energi dengan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk mobil pemerintah dan penghematan listrik di kantor-kantor pemerintah tidak akan memberikan dampak besar terhadap anggaran.

Pengamat energi Komaidi Notonegero menilai penggunaan BBM non subsidi untuk mobil dinas pejabat, justru akan menambah anggaran belanja pemerintah. Diperkirakan tidak banyak para pengguna mobil dinasi ini yang mau mengeluarkan uang demi beli BBM non subsidi. Hal ini karena anggaran yang disediakan dalam APBN hanya menanggung pembelian BBM bersubsidi.

"Aturan BBM non subsidi untuk mobil plat merah, selama ini BBM ditanggung APBN, diganti ke Pertamax, anggarannya masih APBN atau dari kantong APBN. Kalau dari APBN, maka tidak ada penghematan sama sekali, tapi kalau dari kantong PNS-nya baru ada penghematan. Tapi saya rasa 90 persen masih pakai APBN, maka tidak ada yang dihemat," ujarnya kepada detikFinance, Sabtu (12/5/2012).

Komaidi menambahkan jika pemerintah menghemat listrik pun anggaran yang ditahan pun akan sangat kecil. Menurutnya, subsidi listrik untuk kantor-kantor pemerintah diperkirakan tidak lebih dari Rp 1 miliar.

"Jadi kalau tindakan tersebut untuk berhemat maka ini istilahnya 'jauh dari panggangan api.' Kalau untuk memberikan contoh, saya setuju, tapi kalau untuk tutup kelebihan anggaran subsidi, itu kurang tepat," tegasnya.

Komaidi menyatakan cara paling efektif untuk mengurangi penggunaan BBM ini adalah mengembangkan alat transportasi massal. Dengan banyaknya alat transportasi massal yang nyaman membuat masyarakat secara berangsur-angsur menggunakan kendaraan pribadi.

"Jadi pemerintah harus berkeringat dulu baru masyarakat mengikuti," pungkasnya.

(/)