Jatah BBM Dibatasi, Kalimantan Merugi Triliunan

Jakarta - Sistem distribusi BBM di Kalimantan bergejolak akibat kelangkaan yang terjadi 6 bulan terakhir. Minimnya jatah untuk Kalimantan menjadi penyebab utama stagnasi dan kerugian ekonomi yang tinggi. Ini mengundang reaksi keras para gubernur di Kalimantan.

Sebagaimana diinformasikan, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin yang juga merupakan Ketua Forum Gubernur se-Kalimantan, menyatakan bahwa hasil pertemuan empat Gubernur se-Kalimantan dalam Musrenbangnas, beberapa waktu lalu di Jakarta, bersepakat tidak akan mengirim hasil tambang dari daerah masing-masing keluar daerah, jika pemerintah pusat tidak memenuhi permohonan penambahan kuota BBM bersubsidi.

Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pihaknya berharap pemerintah pusat memperhatikan masalah ini dengan serius keinginan masyarakat Kalimantan ini untuk menghindari dampak permasalahan lain yang bisa ditimbulkan seperti kerugian ekonomi dan stabilitas nasional yang terganggu.

"Kami berharap kesepakatan untuk mengembargo sumber daya alam Kalimantan itu tidak direalisasikan karena bisa mengganggu stabilitas nasional dan kerugian ekonomi nasional," ujar Bambang dalam keterangan persnya, Senin (14/5/2012)

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi mengatakan, kerugian ekonomi yang bisa ditimbulkan akibat minimnya kuota yang pada akhirnya menyebabkan kelangkaan di wilayah Kalimantan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun per bulan.

"Sudah 3 bulan terakhir ini Kalimantan mengalami kelangkaan BBM paling parah. Antrean saja bisa mencapai 3-4 km. Di sana harga mencapai Rp 15.000-Rp 20.000/liter tapi masyarakat masih membelinya. Sedangkan di Jawa, harga mau naik saja mendapat reaksi keras," ungkap Endang.

Endang memaparkan bahwa proses distribusi barang juga terhambat karena adanya stagnasi di lapangan. Sedikitnya 7.000 truk di Kalimantan Selatan, 5.600 truk di Kalimantan Timur dan 3.500 truk di Kalimantan Barat terhambat beroperasi.

Hal ini memicu stagnasi dan antrean panjang di pelabuhan hingga 2-3 hari. "Untuk angkutan batubara saja yang biasanya sehari bisa 2 atau 3 rit, sekarang hanya 1 rit saja dalam dua hari," ujar Endang.

Menurut Endang, selama ini masyarakat Kalimantan merasa 'dianaktirikan' dari pembangunan baik itu listrik, infrastruktur, dan kuota BBM. Padahal, hasil eksploitasi sumber daya alam Kalimantan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pembangunan nasional.

Pihaknya sangat menyayangkan Kementerian ESDM yang tidak bisa mengakomodir kepentingan masyarakat Kalimantan dengan tidak memenuhi Kuota BBM yang dibutuhkan.

"Total nasional kuota BBM subsidi sebesar 39 juta kiloliter, sebagaimana diatur dalam APBN-P 2012. Namun, dalam realisasinya Kalimantan hanya mendapat 5 persen dari kuota BBM nasional, yang idealnya Kalimantan harusnya bisa mendapat 7,5 persen," kata Endang.

Sebagai solusi untuk mengurangi dampak ekonomi yang dialami dan dampak lain yang lebih jauh lagi, Endang menyarankan agar pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pemerintah daerah untuk mengetahui kebutuhan kuota BBM yang sebenarnya untuk Kalimantan.

(rrd/dnl)