Konsumsi BBM subsidi yang terus melebihi kuota membuat Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) harus bekerja keras. Agar pengawasan lebih efektif, BPH Migas menggandeng organisasi masyarakat (Ormas) untuk ikut melakukan pengawasan.
Anggota Komite BPH Migas Fahmi Harsandono mengatakan, pihaknya akan memantau ketat kuota BBM subsidi tahun ini tidak melebihi 40 juta kiloliter (KL).
"Ormas-ormas dan OKP akan kami gandeng untuk melakukan pengawasan BBM subsidi, tujuannya agar BBM subsidi tepat sasaran tidak diselundupkan ke industri, tambang, dan perkebunan dan volume kuota BBM subsidi tidak melebihi kuota 40 juta KL," ujar Fahmi dalam Dialog Publik 'Tarik Ulur Konversi dan Pembatasan BBM Bersubsidi', di Kantor Pusat HIPMI, Jakarta, Rabu (16/5/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah ajukan sekian juta untuk gaji Ormas yang akan kita gandeng untuk melakukan pengawasan BBM, namun besaran gaji tersebut masih belum disetujui oleh Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral)," ujar Fahmi.
Fahmi belum mengetahui jelas pengajuan usulan tersebut belum disetujui Kementerian ESDM. "Mungkin sedang dihitung lebih cermat lagi karena untuk bayar gajinya pakai uang negara (APBN)," tandasnya.
(rrd/dnl)











































