Anggota DPR: Pertamina Harus Akui Banyak Penyelundupan BBM

Anggota DPR: Pertamina Harus Akui Banyak Penyelundupan BBM

- detikFinance
Minggu, 27 Mei 2012 17:19 WIB
Anggota DPR: Pertamina Harus Akui Banyak Penyelundupan BBM
Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menengarai banyak terjadi penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini bisa terlihat banyaknya pedagang eceran di sekitar SPBU yang justru menjual BBM ini melebihi harga normalnya sebesar Rp 4.500 per liter.

"Kita lihat panjangnya antrian di Sumatera Selatan sewaktu datang ke sana, Premium sudah habis, masyarakat dapat dari pengecer dengan harga yang lebih tinggi. Ini kan tandanya ada indikasi penyelundupan dan penimbunan. Jadi ada kendaraan yang mengambil dalam jumlah besar lalu dijual dengan harga yang lebih tinggi, pengecer ini banyak di sekitar SPBU ini," ujarnya kepada detikFinance, Minggu (27/5/2012).

Menurut Satya, sampai saat ini belum ada data-data mengenai kuota BBM yang dijual di atas harga Premium. Pertamina, lanjutnya, menyatakan habisnya BBM bersubsidi di beberapa SPBU disebabkan karena pertumbuhan kendaraan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sudah minta supaya mereka (Pertamina) melakukan perhitungan, cuma mereka tidak mau mengakui itu. Kalau ada kehabisan BBM Pertamina menyatakan karena perkembangan dari kendaraan, alasan jumlah kendaraan, dia tidak mau mengakui yang dijual di atas harga subsidi itu banyak," tegasnya.

Padahal, Satya menyatakan Pertamina harus mengakui bahwa jumlah para pengecer banyak dan sering dijumpai di jalan. Para penyelundup ini bahkan bisa meraup keuntungan yang sangat besar.

"Cara menghitungnya gampang, 1 juta kilo liter yang dijual dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500, dia dapat 2 ribu dikalin 1 juta, itu bisa dapat Rp 2 triliun," ujarnya.

Untuk itu, Satya mengharapkan pemerintah dan semua pihak yang terkait turut memlaporkan tindakan tersebut. Pasalnya, BBM subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat bisa jatuh kepada pihak-pihak yang hanya mengutamakan keuntungan pribadinya.

"Saya meminta kepada pemerintah dan seluruhnya juga DPR RI untuk mulai menghitung berapa volume yang di atas subsidi ini karena selama ini kita tidak punya angka pastinya," pungkasnya.

(nia/dru)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads