"Seharusnya pemerintah daerah dengan pemerintah pusat tidak boleh ancam-mengancam begitu (pemblokiran). Kondisi ini pasti ada implikasi yang pada akhirnya akan merugikan Gubernur itu juga dan kita semua," kata Jero Wacik ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (28/5/2012).
Dikatakan Jero, implikasi yang bisa merugikan banyak orang tidak lain adalah, jika batubara dari Kalimantan tidak boleh keluar, pertama listrik di Jawa bisa mati dan di seluruh Indonesia juga, kedua daerah juga akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka itu, Jero mengharapkan agar para pimpinan daerah tidak saling ancam mengancam. "Ruginya banyak, kita cari jalan keluar bersama. Saya sudah bicara dengan beberapa gubernur, jadi semuanya tergantung gubernur," katanya.
Walaupun masih berbentuk wacana, Jero mengatakan ada kemungkinan dirinya menambah kuota BBM subsidi untuk Kalimantan, tetapi harus izin dari DPR terlebih dahulu. "Prediksi kita kuota 40 juta kiloliter (KL) akan kurang, kan kita baru ini wacana-wacana, jadi ada kemungkinan kita akan ajukan (tambahan kuota) tapi nanti ada mekanismenya," tandasnya.
Aksi masyarakat di Kalimantan memblokir batubara terjadi karena pemerintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di Kalimantan. Masyarakat Kalimantan lelah harus antre di SPBU untuk mendapatkan BBM subsidi.
(rrd/dnl)











































