Warga Kalimantan Akhirnya Blokir Sungai Mahakam

Jakarta - Puluhan warga, ormas dan mahasiswa gabungan memblokir distribusi kapal pengangkut batubara di alur Sungai Mahakam Kalimantan Timur. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap sikap pemerintah yang tidak kunjung merealisasikan penambahan kuota BBM subsidi.

Pengamatan detikFinance, aksi blokir dilakukan warga dengan menumpangi 10 kapal perahu kelotok yang berada tepat di bawah Jembatan Mahakam, di kota Samarinda. Alur Sungai Mahakam menjadi jalur vital angkutan tongkang batu bara yang sebagian berasal dari Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Kabupaten Kutai Barat.

Setiap harinya, alur Sungai Mahakam dilalui tidak kurang dari 15 tongkang sejak pukul 07.00 WITA. Menyusul aksi blokir tersebut, tugboat dan tongkang batubara tidak dapat melintas sejak pagi tadi. Tugboat dan tongkang tertahan di alur hulu Sungai Mahakam.

"Tuntutan kami sederhana, jangan buat susah kami dengan antrean-antrean panjang di SPBU. Antre hingga 3 jam, begitu sampai di SPBU malah tutup karena kehabisan," kata salah satu warga, Endri, kepada wartawan di sekitar Jembatan Mahakam, Samarinda, Rabu (30/5/2012)

Aksi blokir yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA tersebut mendapat pengamanan aparat kepolisian serta Ditpolair Polda Kaltim. Meski sempat terjadi hujan deras di sekitar Jembatan Mahakam, namun tidak menyurutkan semangat warga untuk melakukan aksi blokir alur Sungai Mahakam. "Kalau perlu sebulan, kami akan blokir sebulan," tegas Endri.

Dalam pemberitaan media lokal disebutkan Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak menolak meniru cara Kalsel yang memblokir alur Sungai Barito. Namun penolakan orang nomor satu di Kaltim itu tidak dihiraukan, termasuk oleh anggota DPRD Kaltim

"Apa yang dilakukan hari ini dengan memblokir Sungai Mahakam, saya mendukung penuh. Pemerintah pusat semoga bisa memahami tuntutan dan keinginan masyarakat Kaltim," kata Anggota DPRD Kaltim, Sudarno, yang juga ikut dalam aksi blokir Sungai Mahakam tersebut.

"Kaltim begitu banyak menyetor kekayaan SDA (sumber daya alam) untuk pemerintah pusat. Tapi yang kembali ke Kaltim, untuk membangun Kaltim, selalu tidak sesuai harapan dan begitu timpang sehingga Kaltim tertinggal dengan Jawa," ujar Sudarno.

Sudarno menggarisbawahi, kesulitan warga memperoleh BBM tidak terjadi di luar Kalimantan. Itu menjadi alasan yang mendorong warga Kalimantan untuk menuntut penambahan kuota, bukan justru menguranginya.

"Di Jawa, tidak pernah ada antrean yang luar biasa. Kalaupun ada penyimpangan BBM di Kalimantan, itu wewenang aparat. Ada aparat untuk mengawasinya," tegas Sudarno.

(hen/hen)