Pengusaha Kaltim: Tidak Apa-apa Harga BBM Naik, Asal Stok Lancar

Samarinda - Pengusaha di Kalimantan Timur mendesak pemerintah merealisasikan penambahan kuota BBM subsidi seperti yang disuarakan 4 Gubernur di Kalimantan. Harga naik pun tak masalah.

"Kaltim tuntut tambah kuota BBM ke pemerintah itu bukan lagi wajar, tapi wajib. Kalau tidak menambah, naikan harga BBM," kata Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kaltim, Fauzi Bahtar, kepada wartawan di kantornya, Rabu (30/5/2012) sore WITA.

Fauzi menggarisbawahi, opsi kenaikan harga BBM subsidi praktis mengurangi beban APBN untuk memberikan subsidi BBM. Meski begitu, pengalihan subsidi nanti harus dikucurkan dan tepat sasaran untuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan secara merata.

"Kaltim tidak akan kaget dengan kenaikan harga BBM asalkan stoknya itu tersedia dan tidak susah didapat. Kalau kondisi sekarang, BBM-nya di Kaltim sulit dan tidak ada, distribusinya bermasalah," ujar Fauzi.

"Pidato Presiden, memberi sinyal BBM untuk Kalimantan ditambah. Tapi itu Kalimantan yang mana? Kami gugat porsi untuk Kaltim harus lebih tinggi karena Kaltim kaya SDA (Sumber Daya Alam)," tambahnya.

Dijelaskan Fauzi, dari sekitar 2.000 perusahaan yang teregistrasi di Kadin Kaltim, sebagian besar bergerak di sektor konstruksi yang memerlukan kebutuhan BBM lebih besar, bukan hanya di Pulau Jawa.

"Kenyataan sekarang, SDA Kaltim dan Kalimantan secara umum menyuplai SDA begitu besar ke Jawa. Tapi, coba amati di Jawa, apakah ada antrean di SPBU. Tidak ada antrean?" terang Fauzi.

"Seberapa besar kenaikan BBM kalau memang dinaikkan? Pengusaha tentu tetap ada mendapat untungnya dalam menjalankan usaha," sebutnya.

Sedangkan saat ditanya terkait aksi blokir alur Sungai Mahakam bagi angkutan tongkang batubara, Fauzi menyebut Kadin memiliki cara berbeda untuk melakukan posisi tawar ke pemerintah pusat.

"Kami satu tujuan (tuntut penambahan kuota BBM), tapi beda pandangan. Kalau permintaan tidak dipenuhi, Kadin bisa menempuh cara-cara yang lebih keras," tegasnya tanpa merinci cara yang disebutkannya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Organisasi Kadin Kaltim Saiful Anwar menilai, pidato Presiden SBY terkait Gerakan Hemat Energi Nasional pada Selasa (29/5/2012) kemarin, perlu sosialisasi dan arahan yang jelas.

"Di Kaltim, populasi penduduk tidak sepadat di Jawa. Mau hemat yang seperti apa? Contoh saja di Samarinda, Lampu Penerangan Jalan banyak yang tidak menyala kalau malam," sebutnya.

Juga dalam kesempatan yang sama, Komite Hubungan Lembaga Internasional Kadin Kaltim Alexander menyebutkan, pemerintah justru tidak jeli dalam menghitung kuota BBM di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur.

"Memang, kuota BBM dihitung berdasarkan pertumbuhan kendaraan dan jumlah penduduknya. Tapi, apakah pemerintah itu menghitung jumlah kendaraan pelat nomor polisi luar yang masuk di Kaltim?"

"Mobil di luar bernomor polisi L (Surabaya), N (Malang), B (DKI Jakarta) dan lainnya, ikut menghabisi jatah kuota BBM di Kaltim. Nah, pemerintah kenapa malah mengurangi jatah BBM di Kaltim?" tutupnya.

(dnl/dnl)