SBY Larang Mobil Plat Merah 'Minum' Premium, Negara Hemat Rp 542 Miliar

Jakarta -

Presiden SBY melarang mobil dinas pemerintahan, BUMN, dan BUMD menggunakan bensin premium.

Lewat aturan ini, perkiraan penghematan premium mencapai 135,6 ribu kiloliter (KL) dengan nilai Rp 542,4 miliar. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan subsidi BBM per tahunnya hingga ratusan triliun rupiah.

Demikian disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

"Penghematan untuk di Jawa-Bali mencapai Rp 542,4 miliar jika kendaraan dinas pemerintah pusat, BUMN, dan BUMD tidak menggunakan premium," jelas Karen.

Sementara untuk pelarangan industri pertambangan dan perkebunan menggunakan solar subsidi, perkiraan penghematan yang diperoleh adalah 425,7 ribu KL dengan nilai Rp 1,7 triliun.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi Pertamina dalam rangka penghematan konsumsi BBM subsidi ini. Pertama, ketidakpastian implementasi pengendalian BBM bersubsidi mengakibatkan ketidakpastian perencanaan logistik premium dan pertamax, terutama pengadaan BBM secara impor.

"Penambahan volume pertamax karena migrasi kendaraan dinas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD tidak siginifikan sehingga mengakibatkan kecenderungan pengusaha SPBU menunda investasi untuk menambah fasilitas BBM non subsidi," jelas Karen.

Kemudian, ada potensi timbulnya permasalahan dalam proses pengawasan penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran dan potensi timbulnya kecurangan operator/pengelola SPBU.

Selain itu, Karen mengatakan, Pertamina juga berusaha meningkatkan penjualan BBM non subsidi di berbagai wilayah dengan membangun SPBU yang khusus menjual BBM non subsidi, seperti yang telah dibuat di wilayah Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Untuk ke depan akan ada SPBU non subsidi yang dibuat Pertamina, antara lain di Fatmawati (Jakarta Selatan), Modernland (Tangerang), Azalea (Lippo Cikarang), Sesetan (Denpasar Bali), dan juga di Surabaya serta Makassar.

(dnl/hen)