Demikian disampaikan Direktur Statistik Harga BPS Sasmito Hadi Wibowo saat ditemui di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Jakarta, Jumat (1/6/2012).
"Dampaknya ada, tapi relatif kecil karena jumlah mobil dinas itu sekitar 1,5 persen dari total mobil lalu mobil BUMN dan BUMD mungkin cuma sekitar 3 persen. Maksimum mobil dinas total kira-kira 5 persen," ujarnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau 5 persen ini ke pertamax tidak besar juga, tetapi kalau 95 persen harus pindah kecuali plat kuning maka itu cukup besar dampak inflasinya. Jadi itu yang dilakukan pemerintah agar dampak inflasinya cukup besar," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan 5 kebijakan penghematan BBM dan listrik secara nasional. Namun tak ada yang baru dari pemaparan SBY malam ini. Dalam aturan tersebut, disebutkan pelarangan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan pemerintah dan BUMN. Dengan stiker khusus bagi kendaraan yang dilarang.
"Jajaran pemerintah dan BUMN harus beri contoh. Agar subsidi benar-benar tepat sasaran," ujar SBY.
(nia/dru)











































