G20 Sentil RI Soal Subsisi BBM, Ini Komentar DPR

Jakarta - DPR RI menilai adanya protes yang dilontarkan forum G20 atas kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang wajar. Pasalnya, pola subsidi yang diberikan pemerintah saat ini merupakan tindakan yang salah karena banyak masyarakat yang tidak berhak mendapatkan subsidi justru menikmati uang negara untuk masyarakat miskin tersebut.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha kepada detikFinance, di Jakarta, Senin (18/6/2012).

"G20 betul, karena pola subsidi yang diberikan pemerintah salah, karena pola subsidinya pada harga, dimana pola ini membuat subsidi lebih banyak dinikmati orang mampu," tegasnya.

Menurut Satya, inilah letak permasalahan karena berapapun besarnya subsidi yang diberikan pemerintah tidak akan efektif guna membantu masyarakat yang tidak mampu. Hal ini karena pemberian subsidi ini tidak tepat sasaran sehingg tidak dirasakan kalangan tidak mampu (miskin).

"Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakadilan dari sisi penerimanya khususnya rakyat miskin," ujarnya.

Apalagi, lanjut Satya, postur subsidi saat ini sudah mencapai 25% dari total APBN Indonesia.

"Subsidinya 25% dari total postur APBNkita, sementara postur untuk infrastruktur hanya 10%, ini sangat tidak sehat untuk perekonomian nasional," ungkapnya.

Satya menambahkan pemerintah saat ini harus konsisten untuk menurunkan subsidi ini secara bertahap sebagaimana yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Namun kenyataannya saat ini terkendala dengan adanya rasionalitas politik, karena kondisi masyarakat kita. Untuk itu, kita mendesak pemerintah untuk segera merubah pola subsidi ini," tandasnya.

Sebelumnya, G20 memberikan 3 peringatan kepada pemerintah RI yang tengah menghadiri forum tersebut di Los Cabos, Mexico. Salah satu peringatan itu adalah soal kebijakan pemberian subsidi di sejumlah pos yang dinilai terlalu besar. Indonesia oleh G20 telah diingatkan mengurangi subsidi, karena nilainya yang besar akan memberatkan perekonomian nasional secara keseluruhan.

(rrd/nia)