Menjadi perusahaan terbesar sebagai penyalur gas untuk domestik tidak selamanya mendapatkan pandangan positif dari semua kalangan. Hal ini dialami PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang sering mendapat komentar miring yang menyebut-nyebut perusahaan pelat merah ini melakukan monopoli.
Direktur Utama PT PGN Tbk Hendi Prio Santoso menyatakan suatu pendapat yang tidak adil jika menyebut perusahaan yang dipimpinnya sebagai perusahaan monopoli.
"Saya tidak mau terlalu menggrubis pandangan pengamat yang terlalu dangkal. PGN lahir sebelum Permen ada, lalu ada Permen yang mengatur mengenai sektor ini. Sejak 2006-2012, yang bertambah perusahaan niaga dari 6 menjadi 40. Tidak fair kalau dibilang monopoli, UU dan peraturan terbuka, tidak ada halangan siapapun masuk industri ini," ujarnya dalam bincang wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (24/6/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita sudah membangun dari 1800 hingga 5800 km pipa transmisi. Ya kalau mau disalahin ya boleh deh, saya terima-terima saja. Tapi itu kan komitmen, kalau dibilang kita kegedean, terus mau diapain, kalau kita tidak membangun bisins ini, ya tidak ada investor yang masuk karena memang tidak menarik," ujarnya.
Selain itu, tambah Hendi, pihaknya juga memiliki komitmen untuk menyediakan pasokan gas termurah bagi dalam negeri, sambil mengembangkan infrastruktur guna mengurangi ketergantungan dengan gas impor.
"Saat ini untuk menambah pasokan bisa saja, tapi pelanggan bisa dikenakan harga pasar hingga belasan dolar karena gasnya berupa LNG," jelasnya.
Kemudian, Hendi menyatakan pihaknya juga memiliki tugas untuk melakukan konversi dari BBM ke gas untuk sarana transportasi, serta meningkatkan pelanggan rumah tangga.
"Kita ditugasi konversi gas di transportasi bisa kita lakukan sesegera mungkin. Jadi bisa dilakukan jaringan dari BBG, kalau ada SPBU, kita akan sambung dengan jaringan kami. Serta ada program 1 juta pelanggan rumah tangga karena sekarang di bawah 100 ribu. Kita buktikan PGN tidak hanya cari untung, yang distribusi nasional, hanya kami," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Hendi dibutuhkan dana yang memadai. Dana itu akan hilang jika perusahaan ini tergerus isu-isu yang dapat menganggu pasar.
"Buat bangun pipa transmidi Sumatera-Jawa butuh US$ 1,5 miliar segitu, jadi jangan cuci tangan, emangnya gas bisa terbang begitu saja sampai ke SPBG. Kita sampai harus berutang hingga US$ 1 miliar," tandasnya.
(nia/dru)











































