"Jebloknya produksi minyak saat ini banyak sekali faktor permasalahannya, kompleks sekali terutama tidak adanya sinkronisasi antara Presiden dengan bawahannya," kata Wakil Direktur Reformainer Institute, Komaidi Notonegoro kepada detikFinance, Kamis (28/6/2012).
Menurut Komaidi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengeluarkan instruksi agar pada tahun 2014 produksi minyak harus menyentuh angka 1 juta barel per hari. Arahan ini justru tidak didukung dengan kebijakan yang dikeluarkan pihak lain yang terkait peningkatan produksi minyak ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, lanjut Komaidi, banyaknya hambatan atau problem khususnya di sektor Hulu Migas di Indonesia yang tidak terselesaikan.
"Seperti Kita hanya mengandalkan sumur-sumur tua yg sudah berproduksi. Itu dikarenakan cadangan dan sumur baru sangat minim akibat semakin rumitnya prosedur investasi hulu migas. Saat ini banyak aturan yg mempersulit iklim investasi Migas. Banyak regulasi di luar hulu Migas yang menjadi disinsentif bagi investasi. Saya kira ini akibat ego masing-masing sektoral yang masih dikedepankan, bukan mengutamakan kepentingan nasional," paparnya.
Apalagi, tambah Komaidi, peran Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang masih dipertanyakan.
"Semestinya BP Migas menjadi saluran KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa kebutuhan investasi perlu kondisi dan aturan yg jelas dan kondusif. Sementara pimpinan negara mestinya juga dapat menjadi dirigen pada semua sektor bahwa tujuan nasional adalah begini," tandasnya.
Seperti diketahui produksi minyak Indonesia dalam 4 hari ke depan mencapai titik terendah dalam sejarah industri Migas yakni hanya mencapai 825.000 bph, sementara produksi rata-rata sekitar 880.000 bph. Padahal target dalam APBN-P 2012 sebesar 930.000 bph. Anjloknya produksi minyak ini dikarenakan beberapa KKKS mengalami shutdown sehingga kehilangan sebagian produksi minyaknya.
(rrd/nia)











































