.webp)
Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dipusingkan dengan minimnya kendaraan dinas pemerintah yang memasang stiker khusus Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi.
Padahal stiker tersebut sudah dibagikan kesemua Lembaga Kementerian termasuk Lembaga TNI dan/Polri dan ketentuan ini sudah berlaku satu bulan, per 1 Juni 2012.
Hal tersebut seperti diungkapkan Mayjen TNI (Purn) Karseno yang merupakan anggota komite BPH Migas, menurutnya semua Lembaga Kementerian termasuk Lembaga TNI dan/Polri sudah dibagikan stiker BBM Non Subsidi.
Hasilnya hanya baru 10% yang patuh menempelkan kendaraan dinasnya dengan stiker BBM non subsidi berwarna orange.
Pihaknya sudah mendesak agar kendaraan dinas pemerintah segera dipasang terkait Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Bahan Bakar Minyak.
"Tetapi dari seluruh stiker yang dibagikan BPH Migas, kurang dari 10% yang telah dipasang di kendaraan pemerintah, sangat minim sekali," kata Karseno ketika dihubungi detikFinance, Minggu (1/7/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seharusnya ini tangung jawabnya Seketariat atau Kepala biro di Lembaga Kementerian atau Detasemen Markas TNI dan/Polri, karena kami sudah bagikan, kenapa kok pada malas pasang stiker, ini masyarakat harus tahu," tegasnya.
Dikatakan Karseno, pasalnya jika ini terus dibiarkan maka dilapangan khususnya petugas SPBU dan petugas pengawas dari BPH Migas akan kesulitan untuk mendeteksi mobil mana saja yang wajib beli BBM Subsidi.
"Kalau seperti ini,instruksi Presiden terkait penghematan energi dan penghematan BBM dari Permen ESDM tersebut tidak akan tercapai sesuai yang diinginkan," tandasnya.
BPH Migas mencatat ada 41.000 kendaraan dinas pemerintah, BUMN, BUMD, termasuk kendaraan TNI/Polri yang seharusnya dipasang stiker BBM berwarna orange. Angka ini hanya mencakup kendaraan dinas pemerintah di Jabodetabek untuk roda empat, belum termasuk roda dua.
(/)
