PT PLN (Persero) sejak awal memberitahu kepada BP Migas agar PT Perusahaan Gas Negara Rbk (PGN) ikut dilibatkan karena pasti bermasalah, tapi tidak dituruti.
"Kami sudah sejak awal yakin kalau kontrak swap gas gajah baru bermasalah, karena ada dua persoalan yakni pipa dan meter dari Natuna ke Muara Bekasi milik PGN bermasalah, namun BP Migas tidak juga melibatkan PGN," kata Kepala Divisi Gas dan Bahan Bakar Minyak (BBM) PLN, Suryadi Marjoeki kepada wartawan di Kantor PLN Pusat, Jakarta, Selasa (3/7/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentu jadi kendala saat PGN memutuhkan gas khususnya pada saat beban puncak, PLN ingin ambil gasnya terbentur kemampuan PGN, mereka (PGN) bisa pasok gas ke PLN tetapi pada saat PLN lagi tidak butuh seperti pukul 06.00 kadang pukul 00.00," ujar Suryadi.
Kabarnya Suryadi bilang, PGN akan menambah kapasitas tetapi baru selesai pada Mei 2013. Padahal kontrak PLN untuk gas di Gajah hanya 18 bulan terhitung bulan ini.
"Jadi bagaimana statusnya saat ini? Ya status quo tidak jelas, mengambang, padahal kita sudah setuju harganya US$ 9,8 per mmbtu. kabarnya gasnya diberikan ke Krakatau Steel tetapi juga tidak bisa karena ketidakcocokan harga," tandasnya.
Sebelumnya, salah satu klaim keberhasilan kinerja 100 hari Jero Wacik sebagai Menteri ESDM, salah satunya keberhasilan swap Gajah Baru dari Natuna ke Muara Bekasi. Namun hingga sampai saat ini belum ada kejelasan kapan gas akan mengalir padahal kontrak swap gas tersebut ditandatangani pada Desember 2011 lalu.
(rrd/dnl)











































