BP Migas: Perbedaan Sudut Pandang soal Cost Recovery Sering Bikin Perdebatan

Jakarta - Besaran dana cost recovery yang dibayarkan kepada perusahaan migas yang beroperasi di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Ini karena beda cara pandang berbagai pihak.

Kepala Divisi Humas, Sekuriti, Formalitas Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) Gde Pradnyana mengatakan, dirinya mengklarifikasi pernyataan Kepala BP Migas R. Priyono soal cost recovery yang sering menjadi perdebatan di DPR.

Gde mengatakan, banyak yang memandang cost recovery sebagai faktor pengurang penerimaan negara. Sehingga ini menyebabkan cost recovery dilihat dari kebijakan akuntansi, sehingga evaluasinya juga dilakukan lebih banyak dengan pendekatan audit.

"Padahal sejatinya cost recovery tersebut pada dasarnya adalah pengembalian investasi. Makin besar cost recovery artinya makin besar pula investasi. Pada gilirannya investasi yang tepat tentu akan menghasilkan penerimaan negara yang maksimal," kata Gde kepada detikFinance, Selasa (17/7/2012).

Jadi, ujar Gde, cost recovery dipandang dari sudut kebijakan fiskal sebagai pendamping APBN. Dari sini yang terpenting harus dilakukan terhadap cost recovery adalah mengarahkan agar investasi dilakukan secara tepat.

"Jumlahnya bukan dibatasi, melainkan dikendalikan dan diarahkan agar tepat sasaran sehingga memberikan manfaat maksimal. Dua sudut pandang inilah yang seringkali menjadi bahan perdebatan menarik di DPR saat pembahasan asumsi APBN," jelas Gde.

Gde mengatakan, selama ini para insinyur yang menggeluti bidang migas sangat kurang memberikan penjelasan kepada khalayak. Akibatnya banyak pengamat dengan latar-belakang non-keteknikan serta tidak memahami tentang kegiatan perminyakan memberikan pernyataan yang tidak pas.

"Karena itu forum pertemuan para insinyur yang tergabung dalam Badan Kejuruan Persatuan Insinyur Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam menjelaskan hal-hal yang dihadapi di lapangan," tegas Gde.


(dnl/hen)