"Ada berita menyebutkan kalau pejabat eselon I saya tidak percaya lagi sama saya, itu tidak benar, jauh betul isunya. Bisa dilihat saja saat ini lihat wajahnya (pejabat eselon I yang hadir). Mereka percaya dan saya percaya sama mereka," kata Jero di acara penandatanganan 10 Kontrak Kerja Sama Investasi Bidang Hulu Minyak dan Gas, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat 20/7/2012).
Jero pun meminta para wartawan yang hadir bertanya satu per satu kepada bawahannya tersebut. Apakah para pejabat eselon I itu tidak percaya lagi kepada menterinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi Menteri sepertinya, ucap Jero, yang selalu suka tersenyum, rajin begini masa pejabatnya tidak percaya kepadanya.
"Tidak ada mosi tidak percaya para eselon I saya, dan sampai detik ini bahkan sampai 2014 saya yakin mereka selalu percaya penuh kepada saya," jelasnya.
Dirinya berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang berusaha mengadu domba dirinya dengan siapapun termasuk bawahannya.
"Saya tidak bisa diadu domba, dan saya bukan domba, saya menteri, jadi jangan diadu domba," tandas Jero.
Kabar isu mosi tidak percaya terhadap Jero Wacik muncul karena ada pembatalan pelantikan 4 pejabat baru Badan Pelaksana kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) kemarin.
Informasi yang didapat dari sumber detikFinance menyatakan, pelantikan 4 pejabat BP Migas rencananya dilakukan pagi ini namun batal.
Empat pejabat yang batal dilantik kemarin terdiri dari wakil kepala Migas dan 3 deputi. Wakil kepala Migas baru adalah Johanes Widjonarko (sebelumnya Deputi Umum BP Migas), sedangkan tiga deputi terdiri dari Deputi Perencanaan BP Migas Aussie Gautama (sebelumnya Vice President Geoscience and Reservoir pada Total E&P Indonesie), Deputi Operasi Gde Pradnyana (sebelumnya Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas) dan Deputi Keuangan Widhyawan Prawiraatmadja.
Selentingan informasi yang didapat detikFinance, pada pukul 23.00 Rabu malam dua hari lalu, Menteri ESDM Jero Wacik bertemu Kepala BP Migas R. Priyono soal pergantian semua deputi di BP Migas kecuali Lambok H. Hutahuruk yang menjabat sebagai Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum.
(rrd/dnl)











































