Dikabarkan Ada Mosi Tidak Percaya, Jero Wacik: Tidak Masuk Akal

Jakarta - Menteri ESDM Jero Wacik membantah kabar adanya mosi tidak percaya terhadap dirinya oleh pejabat eselon I di Kementerian yang dipimpinnya terkait perombakan 4 pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas).

"Tidak ada itu, itu ngarang-ngarang saja (mosi tidak percaya), tidak masuk akal. Kalau pergantian di BP Migas kok mosi tidak percayanya di eselon I Kementerian ESDM. Kalau ada yang tidak percaya saya, kita buat hitungan. Salah saya salahkan, tapi kita perbaiki bersama, itu cara kepemimpinan saya," kata Jero di kantornya, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Dikatakan Jero, proses pergantian pejabat di BP Migas memang masih berlangsung, dan hubungan antara Menteri ESDM dengan BP Migas berlangsung intens demi kepentingan Indonesia.

"Kami memilih orang-orang terbaik di Indonesia yang kriterianya baku, pertama integritas, kapabilitas, tidak mungkin akan memilih orang yang tidak memiliki kapabilitas tinggi. Ketiga accepbilitas tinggi, dan keempat usianya harus usia produktif," ungkap Jero.

Dikatakan Jero, para pejabat yang akan diganti di BP Migas mayoritas sudah menerima proses perombakan pejabat dan saat ini proses sedang berlangsung.

"Mayoritas sudah menerima berarti baik-baik saja, saat ini sedang proses dan sabarlah menanti," tandasnya.

Dari informasi yang diperoleh detikFinance, ada empat pejabat baru yang bakal dilantik yaitu wakil kepala Migas dan 3 deputi. Wakil kepala Migas baru adalah Johanes Widjonarko (sebelumnya Deputi Umum BP Migas), sedangkan tiga deputi terdiri dari Deputi Perencanaan BP Migas Aussie Gautama (sebelumnya Vice President Geoscience and Reservoir pada Total E&P Indonesie), Deputi Operasi Gde Pradnyana (sebelumnya Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas) dan Deputi Keuangan Widhyawan Prawiraatmadja.

Selentingan informasi yang didapat detikFinance, pada pukul 23.00 Rabu malam dua hari lalu, Menteri ESDM Jero Wacik bertemu Kepala BP Migas R. Priyono soal pergantian semua deputi di BP Migas kecuali Lambok H. Hutahuruk yang menjabat sebagai Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum.

(rrd/dnl)