"Tidak ada intervensi, karena kewenangan pengangkatan pejabat BP Migas ada di tangan Kepala BP Migas dan Menteri ESDM Jero Wacik, bukan kewenangan menteri lain," tegas Priyono seusai melantik 4 pejabat BP Migas di kantornya, Wisma Mulia, Jakarta, Jumat (20/7/2012).
Pergantian besar-besaran pejabat BP Migas tersebut, menurut Priyono, dilakukan karena ingin mendapatkan darah baru atau semangat baru seiring meningkatnya tantangan dan tuntutan dari steakholder, dan ide-ide baru untuk menyelesaikan masalah yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya ada isu Priyono dipanggil Menko Perekonomian Hatta Rajasa terkait perombakan pejabat BP Migas. Namun Priyono membantah pemanggilan tersebut.
"Tidak ada (dipanggil hatta), saya cek tidak ada telepon ke saya. Kalau memanggil begitu ya itu bohong besar. Tadi kan Pak Jero Wacik mengatakan, otoritas masalah ada ditangan kepala BP Migas dan Menteri ESDM saja, tidak di tangan menteri yang lain," ucapnya.
Alasan lain pergantian pejabat BP Migas tersebut, seperti permasalahan pengendalian Cost Recovery yang butuh perhitungan dan pengendalian yang lebih ketat, serta masalah perencanaan yang semakin berat.
"Karena kita dituntut untuk meningkatkan cadangan, cadangan harus naik, eksplorasi harus naik, padahal kendala banyak, di Pertamina masalahnya banyak, ribuan belum lagi di KPS ribuan masalahnya, kalau seandainya tantangannya seperti ini apa tidak seharusnya di refresh," tegasnya.
Adapun 4 pejabat baru yang dilantik adalah:
- Wakil kepala Migas baru adalah Johanes Widjonarko (sebelumnya Deputi Umum BP Migas)
- Deputi Perencanaan Widhyawan Prawiraatmadja.
- Deputi Operasi Gde Pradnyana (sebelumnya Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas BP Migas)
- Deputi Umum Gerhard Marten Rumesser











































