BP Migas Minta Ada Dana Khusus Survei Potensi Migas

Jakarta - Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menyarankan kepada DPR agar dalam revisi Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 memasukkan adanya dana khusus untuk melakukan survei potensi Migas.

"Tidak ada anggaran khusus untuk melakukan survei potensi Migas di Indonesia, sehingga data-data yang diberikan kepada calon investor minim dampaknya banyak lelang Wilayah Kerja Migas Baru tidak laku," kata Deputi Pengendalian Operasi Gde Pradyana ketika ditemui di kantor BP Migas, Menara Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Dikatakan Gde, dengan makin minimnya data-data yang dikumpulkan membuat banyak blok yang ditawarkan sepi peminat.

"Belum lagi, akibat sepi peminat seringkali pemenang WK (wilayah kerja) merupakan perusahaan kecil, sehingga walau sudah menang, mereka tidak juga melakukan apa-apa baik itu eksplorasi atau lainnya," ujarnya.

Untuk itu, BP Migas mengusulkan ada dana alokasi khusus untuk melakukan survei yang diambil dari pendapatan negara di sektor migas.

"Kalau bisa dana alokasi khusus survei tersebut, sebesar 5% dari pendapatan negara di sektor Migas," katanya.

Pasalnya selama ini dana survei tersebut sangat minim sekali, dan hanya diambil dari anggaran Kementerian ESDM.

"Apalagi sebagian besar anggaran Kementerian ESDM lebih banyak dihabiskan untuk biaya operasional seperti gaji pegawai," ucapnya.

Jika ada dana alokasi khusus ini, kata Gde, diharapkan data survei baik itu survei seismik, grafiti, peta grafiti, peta medan magnet dan lainnya dapat meningkatkan peminat lelang WK baru sehingga ekplorasi Migas di Indonesia dapat meningkat.

"Pasalnya akibat minimnya kegiatan eksplorasi di Indonesia reserve replacement kita masih 0,5%, sementara laju produksi Indonesia Pertahunnya mencapai 350 juta barel sementara temuan cadangan minyak hanya 200 juta barel, tentunya masih jauh dari yang diinginkan," tandasnya.

(rrd/dnl)