Stiker Bebas BBM Subsidi Untuk Mobil PNS Telat Tersebar di Jawa Bali

Jakarta - Mulai 1 Agustus 2012, mobil dinas pemerintah, TNI, Polri, dan BUMN/BUMD di Jawa-Bali dilarang menggunakan BBM subsidi. Namun, aturan ini terkendala terlambatnya distribusi stiker bebas BBM subsidi.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menyatakan, baru sekitar 7.000 stiker yang sudah tersebar sampai saat ini. Jumlah ini masih kurang mengingat rencananya terdapat 20 ribu stiker yang harus didistribusikan.

"Kalau yang Jawa Bali ini memang per 1 Agustus ini tapi stiker yang telat, harusnya 20 ribu tapi baru tersebar 7.100 stiker. Jadi stiker telat tapi aturannya tetap jalan, PNS-nya pun sudah tersosialisasi," ujar Rudi saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Kamis (2/8/2012).

Rudi menambahkan, pembatasan konsumsi BBM subsidi ini tetap harus dilakukan karena tren penggunaan BBM subsidi yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah kendaraan.

"Nah, Mei ke Juni ini ada penurunan 2,5 persen, tapi naik lagi karena peningkatan kendaraan tadi, tapi kalau di Jawa Bali ini dilaksanakan maka akan turun lagi," tandasnya.

(nia/dnl)