"Ya suka tidak suka akan lebih banyak diekspor atau dijual ke luar negeri, kalau-pun dimanfaatkan dimanfaatkan di dalam negeri kebutuhannya kurang dari separuhnya," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini, di Jakarta, Senin (6/8/2012).
Dikatakan Rudi, pasokan gas sebanyak 1.000 MMSCFD tersebut berasal dari beberapa kontrak gas yang terputus mulai dari Bontang, Sempra, dan Tangguh di Trim III.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Rudi, suka tidak suka, produksi gas dalam negeri akan lebih banyak diekspor dimana saat ini ekspor gas mencapai sekitar 4.000 mmscfd.
"Kalaupun diminta untuk pasokan pembangkit listrik untuk pabrik smelter yang saat ini masih ragu ada apa tidak pasokan gasnya, saya bilang ada, mau berapa? paling banyak hanya sekitar 400 mmscfd, saya siap sediakan karena," katanya.
Tetapi Rudi mensyaratkan, agar jika pasokan gas ke dalam negeri salah satunya ke pabrik smelter (pengolahan) harga gas-nya harus sesuai dan jangan harganya seperti harga PGN (PT Perusahaan Gas Negara).
"Pasalnya kalau harganya, harga PGN maka rugi kalau kita menjual ke dalam negeri karena lebih mahal biaya produksinya, mending di jual saja ke luar negeri, sendangkan pasokan listrik ke Smelter bisa dari pembangkit listrik yang berasal dari Energi Baru dan Terbaharukan (EBTKE) seperti dari Panas Bumi," jelas Rudi.
Rudi mencontohkan, produksi gas dari lapangan Jangkrik, untuk memproduksi gas diperlukan investasi yang besar, alat yang canggih dan tentunya harga gasnya mahal, kalau di jual ke dalam negeri apalagi harga PGN ya rugi tentunya.
"Namun kalau mau semuanya dipakai untuk dalam negeri (yang 1.000 mmscfd) seperti gas Exxon Mobil yang 100% buat dalam negeri, ya silahkan saja, tapi pertama apakah harganya cocok, kedua apakah mampu menghabiskan 1.000 mmscfd, ibarat kata pada 2018 nanti Indonesia itu sudah keselek gas," tandasnya.
(rrd/ang)











































