Orang Kaya Masih Dapat Subsidi Listrik Rp 400/Kwh

Jakarta - Pemerintah tahun depan mengusulkan kepada DPR untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik (TTL) sekitar 10% dengan dicicil tiap 3 bulan. Ini dilakukan, karena orang kaya masih menikmati subsidi listrik Rp 350-400 per kWh.

Demikian disampaikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (19/8/2012).

"Saat ini, dengan tarif listrik saat ini, negara masih mensubsidi semua golongan termasuk orang kaya Rp 400 per kwh. Artinya dari harga jual listrik dengan investasi membangkitkan listrik, masih selisih Rp 400 per kWh," ujar Hatta.

Dikatakan Hatta, dengan kenaikan tarif listrik ini juga untuk memperbaiki manajemen harga listrik. Tarif listrik naik, maka subsidi listrik dalam APBN akan berkurang, selain itu juga meningkatkan kemampuan PLN dan pembangkit listrik swasta memproduksi listrik.

"Pasalnya, dengan selisih harga listrik saat ini, terlampau jauh dari nilai investasi yang dikeluarkan dengan tarif listrik sekarang," katanya.

Selain itu dengan naiknya tarif listrik, kata Hatta, angka elektrifikasi listrik juga akan meningkat dari saat ini sekitar 70%.

"Dengan tarif listrik dinaikkan, timbul rangsangan PLN dan IPP (pembangkit listrik milik swasta) untuk memproduksi listrik dan berefek pada peningkatan elektrifikasi," ucapnya.

Namun harapan Hatta, tarif listrik yang naik 10% dalam setahun yang diusulkan tersebut walau untuk semua golongan, namun masih dibedakan lagi untuk golongan bawah dan menengah/atas.

"Jadi naiknya tarid listrik ini tidak memberatkan golongan bawah, mengurangi subsidi golongan menengah dan menghapus subsidi listrik untuk golongan atas, di mana usulan kita rata-rata kenaikan sekitar 10% tahun depan," jelasnya.

Dengan pengurangan subsidi listrik tersebut, ujar Hatta, penghematannya bisa dialihkan untuk belanja modal yang diharapkan dapat mencapai Rp 200 triliun.

"Ini agar APBN 2013 kita berkualitas, belanja modal untuk meningkatkan kemampuan infrastruktur negeri ini, tidak mungkin jika investasi terus tumbuh namun infrastrukturnya tersendat," katanya.

Apalagi kata Hatta, pembangunan infrastruktur nantinya seperti pelabuhan, jalan, bandara, dan lainnya tidak lagi berasal dari APBN, tetapi bisa juga dibiayai langsung oleh BUMN.

"BUMN nantinya punya peranan besar dalam pembangunan infrasturktur, karena tahun depan setiap pembangunan bandara, pelabuhan dan jalan tidak harus menggunakan uang APBN, bisa cukup dari BUMN bahkan BUMN bisa juga menggandeng swasta, jadi investasi BUMN masuk, swasta juga masuk," tegasnya.

(rrd/dnl)