.webp)
Dikatakan Direktur Jendral Migas, Evita Legowo, Pemerintah mengumumkan hasil Lelang Reguler Wilayah Kerja Migas Tahap I Tahun 2012, periode 28 Maret hingga 26 Juli 2012 dan lelang Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional Tahun 2012 periode 4 Juni hingga 19 Juli 2012 namun dari 5 WK yang ditawarkan hanya 1 yang diminati investor.
"Hanya satu yang diminati dari 5 WK yang ditawarkan pemerintah kepada investor," kata Evita ketika ditemui di Kantornya, di Gedung Migas, Plaza Centris, Kuningan, Rabu (5/9/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Masih kurang yakin dengan data yang ada, jadi mereka meminta tambahan waktu, sementara untuk meningkatkan produksi Migas nasional, lelang WK dalam setahun ada dua kali," ucap Evita.
Evita mengatakan, saat ini pemerintah memberikan waktu 4 bulan sejak lelang diumumkan, namun kelihatannya investor membutuhkan waktu lebih lama lagi, untuk itu saat ini Pemerintah sedang mengevaluasi, apakah untuk reguler tender selanjutnya akan ada tambahan waktu.
Evita juga menyadari bahwa data Migas yang dipikir cukup ternyata tidak demikian oleh para calon investor.
"Memang hal tersebut (laku hanya 1) menjadi intropeksi diri. Jadi nanti ada dua apakah ini kita akan beri waktu tambahan walaupun terbatas karena target kita sekitar setahun dua kali lelang, kedua nantinya bagi investor ada kemudahan akses data. Karena ada beberapa data memang harus dibeli investor," tandasnya.
Sementara menurut Pengamat energi dari Reforminer Institute, Pri Agung mengatakan masalah WK tidak laku memang sering terjadi berulang-ulang kali.
"Inikan selalu seperti itu, datanya tidak lengkap karena pemerintah sangat minim anggaran untuk data eksplorasi dan datanya selalu mentah dan tidak diperbaharui, sehingga data tersebut tidak laku," ucap Pri Agung.
Pri Agung, menyarankan agar laku, jika ada pelelangan WK Migas, jangan hubungan antara pemerintah dengan investor (Goverment to Bisnis) tetapi harusnya bisnis to bisnis.
"Sehingga dengan data yang mentah bisa ditawarkan skema bisnis yang lebih menarik dari skema yang pemerintah tawarkan, kan pemerintah hanya melalui data yang mentah dan skema bagi hasil jadi kurang efisiensi, sementara pemenangnya juga kan sering kita tidak tahu track recordnya seperti apa," ucapnya.
Bahkan kata Pri Agung, malah perlu diwaspadai pemenang WK ini malah tidak dikerjakan wilayahnya tetapi dijual ke perusahaan lain.
"Walaupun laku satu juga jangan terlalu berharap banyak untuk meningkatkan produksi, ditakutkan pemenang WK malah perusahaan yang memang tidak melakukan kegiatan eksplorasi Migas," tandasnya.
(rrd/dru)
