Wamen ESDM: Sulit Lindungi BBM Subsidi dari Penyelewengan

Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat sepanjang Januari-Juni 2012 terjadi 396 kasus penyelundupan BBM Subsidi yang berhasil tertangkap tangan. Hal ini terjadi karena satu faktor yaitu disparitas harga atau harga BBM subsidi jauh lebih murah dari BBM Non Subsidi (Pertamax cs).

"Saya kira permasalahan kita sekarang bukan operasional pembatasan BBM atau tambah kuota karena jatahnya jebol atau lainnya, tapi dibalik semua itu, balik lagi ke titik utama, penyebab semua ini dikarenakan disparitas harga antara BBM subsidi dengan non subsidi terlalu jauh," kata Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM) Rudi Rubiandini, di Jakarta, Minggu (9/9/2012).

Menurut Rudi, dengan selisih harga keduanya yang terlampau jauh, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk menahan penyelundupan BBM subsidi baik lintas antara negara maupun penjualan lintas antara daerah.

"Sulit bagi aparat untuk melindungi BBM subsidi dari aksi penyelewenangan, apa yang bisa kita tahan baik itu penyelundupan lintas negara maupun penjualan lintas kita. Artinya yang harusnya perkebunan dan pertambangan saat ini tidak boleh beli BBM subsidi, mereka bisa beli lewat pihak ketiga yang memang berhak, mobil mewah beli lewat pembantunya, itu semua kreatifitas yang secara moral tidak boleh terjadi tetapi terjadi di negeri ini, yang kesemuanya ingin berlomba mendapatkan yang lebih murah," jelasnya.

Jadi kata Rudi, masalah utama saat ini adalah disparitas harga. "Jadi nanti yang utama adalah disparitas harga, tetapi karena masalah disparitas harga tidak bisa dilakukan (karena harga BBM subsidi tidak bisa disesuaikan/dinaikan) maka pemerintah mengusahakan menggunakan pembatasan BBM subsidi," tandasnya.

Seperti diketahui stok BBM subsidi yang mulai menipis membuat pemerintah mengajukan tambahan BBM subsidi sebesar 4 juta KL kepada DPR.

(rrd/hen)