Hal tersebut seperti diungkapkan Jero Wacik di depan anggota Komisi VII dalam rapat kerja dengan Kementerian ESDM. Rapat dilakukan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/9/2012).
"Saya tadi pagi memarahi BPH Migas karena telah mengirim surat ke Pertamina. Tidak bisa sembarangan mengeluarkan kebijakan menghentikan secara bertahap pasokan BBM subsidi di SPBU yang ada di dalam tol dan perumahan elit," kata Jero.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biar bagaimana pun mau menghentikan, membatasi dan lainnya semua harus lewat saya. Karena ini urusan politik, berhubungan dengan DPR dengan rakyat banyak, jadi harus didiskusikan dahulu," tegasnya.
Seperti diketahui, Direktur BBM BPH Migas Djoko Ismanto mengungkapkan, BPH Migas telah mengirim surat ke Pertamina pada 12 Juni 2012 untuk meminta segera mengurangi pasokan BBM subsidi di SPBU di Jalan Tol dan perumahan elit dikarenakan jatah kuota BBM subsidi yang makin menipis.
"Kita sudah kirim surat ke Pertamina pada 12 Juni 2012, karena melihat kuota BBM subsidi khususnya di DKI Jakarta makin menipis, untuk segera mengurangi secara bertahap pasokan BBM subsidi di SPBU yang berada di dalam Tol dan perumahan Elit. Hingga akhirnya tidak ada lagi BBM subsidi di daerah tersebut sehingga jatah yang dikurangi tersebut digunakan untuk sepeda motor dan kendaan umum," jelasnya.
Namun karena beberapa alasan salah satunya mendekati lebaran, Pertamina meminta izin untuk tidak merealisasikan surat tersebut.
"Tapi karena sudah lewat lebaran, dan sampai sekarang belum terealisasi, kami kirim surat kedua pada 6 September tujuannya untuk mengingatkan surat yang pertama kita kirimkan, ini melihat laporan pertamina yang pada 19 september kuota Premium DKI Jakarta habis, jadi harus segera dilaksanakan," tandas Djoko.
(rrd/dnl)











































