Wamen ESDM Usul Harga BBM Naik Rp 500/Liter Setiap 3 Bulan

Jakarta - Pemerintah khawatir dengan disparitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan non subsidi yang terlampau jauh. Disparitas harga BBM ini harus dikurangi karena menyangkut prilaku masyarakat dalam hal konsumsi BBM.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengatakan disparitas harga BBM subsidi dengan non subsidi jangan terlampau jauh, jika terus terjadi masyakarat yang sudah sadar menggunakan Pertamax akan tergiur kembali menggunakan premium.

"Kalau terus-terusan disparitas BBM subsidi Rp 4.500 per liter dengan BBM non subsidi Rp 9.500 per liter, maka akan mendorong orang berpindah dari Premium ke pertama dan akan membuat peningkatan pengguna yang tidak berhak seperti kendaraan pemerintah dan mobil mewah menggunakan BBM bersubsidi," ucap Rudi kepada detikFinance, Rabu (12/9/2012).

Untuk mengurangi disparitas BBM yang terlampau lebar tersebut, kata Rudi, harga premium atau BBM subsidi dinaikkan secara bertahap Rp 500 per liter tiap triwulan/tiga bulan sekali dalam setahun sehingga nanti harga Premium tercapai Rp 6.000 per liter.

"Jadi langkah jangka panjang sesuaikan harga premium Rp 500 per liter tiap triwulan selama tiga kali sampai tercapai harga premium Rp 6.000 per liter. Pertama selain memperkecil disparitas harga tersebut, juga dengan kenaikan Rp 500 per liter tidak akan terlalu memberatkan masyarakat," ucapnya.

Ia menuturkan dengan kenaikan Rp 500 per liter tersebut, dapat membuat negara bisa mengamankan uang puluhan triliun dalam setahun. "Pemerintah sudah hitung rinci, kalau BBM subsidi dinaikan Rp 500 per liter per triwulan dalam setahun maka negara bisa menghemat Rp 40-45 triliun sementara kalau langsung dinaikan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 per liter maka negara bisa hemat Rp 56 triliun, " tegas Rudi.

Sehingga,lanjut Rudi, penghematan tersebut juga akan dikembalikan pemerintah ke rakyat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, pendidikan, dan banyak lagi. "Jadi bagaimana setujukah DPR dengan usulan pemerintah ini," tukas Rudi.

(rrd/hen)