.webp)
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, 77% jumlah BBM subsidi yang digelontorkan pemerintah jatuh ke tangan yang tak berhak, seperti golongan mampu atau industri.
Rudi berharap DPR agar tidak mengunci dua parameter yakni pengaturan harga BBM subsidi dan Kuota BBM subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikatakan Rudi, kedua parameter tersebut harus dibagi kewenangannya antara pemerintah dan DPR. "Jadi salah satu bisa diputuskan di pemerintah baik itu harga BBM subsidi atau kuota BBM subsidi atau sebaliknya. Jadi DPR punya satu kewenangan, pemerintah juga punya satu kewenangan baik itu harga atau kuota," ucap Rudi.
Pasalnya jika kondisinya seperti ini, ujar Rudi, membuat pemerintah dan DPR tiap tahun terus diributkan untuk membahas BBM subsidi.
"Sebagai contoh, tahun ini DPR hanya menyetujui kuota BBM subsidi sebanyak 40 juta kiloliter (KL) dan tidak ada penyesuaian harga. Akibatnya dengan pertumbuhan ekonomi dan kendaan bermotor seperti mobil sebanyak 1 juta unit dan sepeda motor 8 juta unit pada 2012 diperkirakan konsumisi BBM subsidi akan meningkat hingga 45,8 juta KL. Sementara konsumsi tahun 2011 saja konsumsinya 41,7 KL. Nah kok tahun ini cuma 40 juta KL, sudah pasti jebol," jelas Rudi.
Makanya dalam waktu dekat pemerintah akan meminta tambahan kuota BBM subsidi 4 juta KL. Karena tidak mungkin 40 juta KL bakal cukup sampai akhir tahun.
"Bahkan untuk menekan konsumsi yang mencapai 45,8 juta KL tersebut tahun ini pemerintah mengandalkan program penghematan yang dilakukan pemerintah baik di Jabodetabek, Jawa-Bali, dan perusahaan pertambangan/perkebunan," jelas Rudi.
Dia mengatakan, jatah atau kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 40 juta KL sebenarnya bisa tercapai, asalkan harga BBM subsidi bisa naik dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.000 per liter. Namun rencanan kenaikan harga BBM subsidi ditolak DPR.
(rrd/dnl)
