Pemerintah Masih Ngutang Rp 7,9 Triliun ke Pertamina Bayar BBM

Jakarta - Pemerintah masih belum membayarkan utang penyediaan tambahan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun lalu sekitar Rp 7,9 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Hal ini disebabkan belum adanya persetujuan dari DPR RI terkait penambahan anggaran untuk realisasi penggunaan BBM tahun 2011 lalu yang melebihi kuota 40 juta kilo liter.

"Kita tahun lalu 41,76 juta kl, yang ditetapkan itu 40 juta kilo liter, jadi dikali saja subsidinya sekitar Rp 4.500 per liter," ujar Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo saat ditemui di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (16/9/2012).

Menurut Evita, permintaan pembayaran utang ini akan disertakan dalam rapat dengan DPR RI terkait penambahan kuota BBM untuk tahun ini pada esok hari.

"Nanti kita bawa juga ke DPR sama dengan tambahan kuota 2012," ujarnya.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini menambahkan pengalaman tahun lalu itulah yang membuat pemerintah mendahulukan pembahasan penambahan kuota BBM tahun ini sebesar 4 juta kl. Hal ini agar Pertamina tidak merugi karena harus nombok membayar kelebihan kuota BBM bersubsidi tiap tahunnya.

"Tambahan kuota ini menunggu persetujuan DPR juga, kasus tahun lalu ketika kuota itu pemerintah otomatis menyatakan ada penambahan kenapa DPR sampai sekarang belum menyetujui pembayaran, belum dibayarkan walaupun telah diaudit BPK dan Pertamina sudah mengeluarkan uangnya, kasihan Pertamina," tandasnya.

(nia/dru)