Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Agus Sulistyono, mengatakan indikasi dari kurang efisiennya ini adalah beban subsidi listrik yang semakin meningkat
"Namun, belum ada langkah konkrit PLN untuk memperbaikinya," ujarnya dalam keterangannya, Senin (17/9/2012).
Menurutnya, sesuai dengan asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2012, anggaran subsidi listrik mencapai Rp 64,97 triliun, namun realisasinya hingga akhir tahun ini diperkirakan bisa di atas Rp 90 triliun.
Selain itu, kata dia, biaya pokok penyediaan (BPP) juga terus membengkak. Dalam APBN-P 2012, BPP ditetapkan Rp 1.152 per kWh. Tapi, BPP di RAPBN 2013, dianggarkan naik menjadi Rp 1.163 per kWh.
"Ini jelas-jelas menunjukkan PLN tidak efisien," ujarnya.
Hal serupa juga dikemukakan oleh pengamat energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro. Menurutnya, terdapat kejanggalan pemakaian energi primer PLN.
"Di satu sisi, pemakaian BBM diklaim PLN turun. Tapi, ternyata BPP masih tinggi yakni sekitar Rp 1.200 per kWh," katanya.
Selain itu, dalam laporan keuangan PLN, pembelian dan sewa listrik dari pembangkit swasta (independent power producer/IPP) meningkat signifikan. Akibatnya, subsidi listrik 2012 yang semula dianggarkan Rp 44 triliun, harus dinaikkan menjadi Rp 65 triliun.
"Kini, baru semester pertama sudah mencapai Rp 48 triliun dan diperkirakan sekitar Rp 96 triliun sampai akhir tahun," ujarnya.
(ang/dnl)











































