Pemerintah Masih Manjakan Rakyat dengan BBM Subsidi, Mesti Banyak Diselundupkan

Jakarta - Pemerintah ngotot meminta kepada DPR untuk menyetujui tambahan kuota BBM subsidi 4 juta kiloliter (KL) dari kuota tahun ini 40 juta KL. Meskipun selama ini BBM subsidi sering disubsidi dan jatuh ke orang yang tidak berhak.

"Perasaan saya, DPR akan menyetujui tambahan 4 juta KL, karena jika tidak September ini BBM subsidi sudah habis," kata Menteri ESDM Jero Wacik ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2012).

Dikatakan Jero, alasan pemerintah meminta tambahan BBM subsidi 4 juta KL tersebut karena jumlah 40 juta KL yang tidak cukup. Alasan pemerintah soal jebolnya kuota BBM subsidi adalah karena pertumbuhan ekonomi dan tambahan kendaraan bermotor tahun ini 1 juta mobil baru, dan 8 juta sepeda motor baru. Bukan karena maraknya penyelundupan, dan BBM subsidi banyak dipakai oleh orang-orang yang tak berhak.

"Tahun ini selain nambah 1 juta unit mobil baru dan 8 juta sepeda motor baru, itu yang baru, mobil yang lama kan tetap isi bensin, mobil 50-60 juta dan sepeda motor tua tetap beli BBM subsidi, atau lebih banyak yang lahir daripada yang mati," ucap Jero.

Namun, DPR tidak akan mudah menyetujui tambahan kuota BBM subsidi, seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Satya W Yudha. Menurut Satya, tambahan kuota tidak serta merta begitu saja, pasalnya banyak BBM subsidi yang tidak tepat sasaran dan maraknya penimbunan dan penyelundupan BBM subsidi.

"Kasus kemarin dikemukakan BPH Migas (170 truk BBM tidak sampai ke SPBU), ini kan mencemaskan sekali, kita minta ada kerja tim pengawasan yang terintegrasi bukan cuma dengan Kementerian ESDM," ucapnya.

Satya bahkan meminta 3 syarat jika pemerintah ingin tambahan kuota. "Ada hal-hal yang harus dijalankan di Pemerintah jika mau tambahan kuota BBM subsidi," katanya.

Syarat-syaratnya kata Satya, pertama, pemerintah harus dapat mencegah penimbunan, karena bkan cuma pertumbuhan kendaraan tapi angka penimbunan BBM susbdi juga banyak.

"Syarata kedua,pemerintah harus konsistem untuk membangun infrastruktur untuk konversi dari BBM ke BBG," tambahnya.

Kemudian syarat ketiga ujar Satya, pemerintah harus mengendalikan volume dengan teknologi yang baik. "Pasalnya kita mengetahui menggunakan stiker pembatasan BBM subsidi itu tidak mudah untuk diaplikasikan," tandasnya.

(rrd/dnl)